Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Demokrat "Pede" Hadapi Anas

Kompas.com - 27/02/2013, 17:37 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat mengaku lebih siap menghadapi prahara pasca-lengsernya Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Alasannya, prahara itu dihadapi bersama Majelis Tinggi yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono.

Ketua Pusat Pengembangan Strategis dan Kebijakan DPP Demokrat Ulil Abshar Abdalla mengatakan, partainya sudah terbiasa menghadapi prahara. Hanya, kata dia, ada perbedaan mendasar cara menghadapi prahara tersebut ketika partai dikendalikan Anas dengan di bawah kendali SBY.

Ketika dipegang Anas, kata Ulil, partai tak punya nakhoda yang dapat memberikan arahan, strategi yang jelas dan terukur untuk diketahui seluruh kader Demokrat. Kini, SBY dinilai tahu bagaimana menghadapi prahara tersebut. Hal itu, menurut dia, terlihat ketika SBY memberi arahan bagaimana menghadapi krisis kepada seluruh pengurus partai ketika Rapat Pimpinan Nasional Demokrat beberapa waktu lalu.

"Partai Demokrat sekarang lebih pede menghadapi prahara karena ada pemandu yang jelas," kata Ulil saat jumpa pers di Jakarta, Rabu ( 27/2/2013 ). Ikut dalam jumpa pers Sekretaris Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM Rachlan Nasidik serta Biro Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat M Husni Thamrin.

Ulil mengaku sedih dengan langkah Anas. Dia menilai tidak terpuji sikap Anas yang mundur sebagai Ketua Umum Demokrat lantaran ingin "membuka lembaran" yang bernada ancaman. Ulil menganggap Anas menjadi titik temu dari sejumlah kepentingan yang selama ini sakit hati terhadap SBY. "Ini kami sayangkan karena ancaman itu diarahkan bukan hanya kepada partai, tapi simbol kehormatan Partai Demokrat, yaitu SBY," kata Ulil.

Seperti diberitakan, Anas mengaku memiliki standar etika yang selalu dipegang. Jika ditetapkan tersangka, Anas mengaku akan mengundurkan diri sebagai ketua umum. Dia lalu mundur setelah ditetapkan tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, Anas menyebut situasi yang dia hadapi sekarang bukan akhir dari segalanya. Ia menyebut banyak halaman yang akan dibuka bersama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Nasional
    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Nasional
    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    Nasional
    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Nasional
    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com