Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ulil: KLB Habiskan Energi Demokrat

Kompas.com - 27/02/2013, 19:52 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengisi kekosongan posisi Ketua Umum DPP Partai Demokrat pasca-ditinggal Anas Urbaningrum kecil kemungkinan dilakukan. Pasalnya, opsi KLB dinilai hanya akan menghabiskan energi partai.

"KLB saya lihat kemungkinannya kecil. KLB hanya akan menguras energi partai. Lebih baik tingkatkan elektabilitas," kata Ketua Pusat Pengembangan Strategis dan Kebijakan DPP Ulil Abshar Abdalla di Jakarta, Rabu (27/2/2013).

Ulil mengatakan, saat ini ada tiga opsi dalam menyikapi kekosongan ketum. Pertama, tetap mempertahankan kebijakan Majelis Tinggi Partai, yakni tugas ketum dijalankan dua Wakil Ketua Umum yaitu Max Sopacua dan Jhonny Alen Marbun, Sekretaris Jenderal Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, dan Direktur Eksekutif Toto Riyanto.

Opsi kedua, tutur Ulil, Majelis Tinggi menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketum hingga kongres tahun 2015. Ketiga, menggelar KLB. Meski tiga opsi itu terbuka, Ulil menilai opsi menunjuk Plt yang kemungkinan besar dilakukan.

"Sudah ada beberapa nama yang masuk list calon Plt di daftar Majelis Tinggi. Kita berharap publik senang melihat nama-nama itu. Dengan begitu orang tahu partai ini benar-benar berubah. Mereka itu tidak harus super excellent, tapi ya cukup excellent," kata Ulil.

Sebelumnya, Majelis Tinggi menunjuk empat petinggi DPP itu untuk menjalankan tugas ketum agar tugas dan program DPP terus berjalan. Majelis Tinggi tak bisa memastikan sampai kapan kebijakan itu akan berjalan. " Sampai situasi yang menguntungkan bagi Demokrat," kata Toto.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Krisis Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com