PT JIExpo Bantah Tudingan Basuki Soal Sewa Lapak Kerak Telor

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Marketing PT Jakarta International Expo (PT JIExpo) Ralph Scheunemann membantah pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tentang kewajiban setoran sebesar Rp 15 juta oleh pedagang kerak telor di dalam kawasan Jakarta Fair.

Menurut Ralph, PT JIExpo mematok harga Rp 4 juta per lapak selama 32 hari penyelenggaraan Jakarta Fair mulai 6 Juni hingga 7 Juli 2013. Harga itu merupakan kesepakatan antara PT JIExpo dengan organisasi yang menaungi para pedagang kerak telor tersebut. Organisasi inilah yang kemudian mengatur kesepakatan lanjutan dengan para pedagang kerak telor.

"Kalau memang terjadi sewa tinggi di atas Rp 4 juta, ya itu berarti dari pihak ketiga atau asosiasi itu," kata Ralph di arena PRJ Kemayoran, Jakarta, Sabtu (15/6/2013).

Ralph menjelaskan, di dalam arena PRJ Kemayoran, telah ada 100 tempat untuk pedagang kerak telor. Lokasinya tersebar di seluruh areal pameran tersebut. Jumlah pedagang kerak telor yang berjualan di dalam arena PRJ mencapai 240 pedagang dan sudah satu paket dengan pedagang gerobak minuman ringan.

Pedagang kerak telor dalam area PRJ, kata Ralph, merupakan pedagang musiman. Keberadaan mereka hanya ada saat penyelenggaraan Jakarta Fair. Di hari biasa, pekerjaan sehari-hari mereka bukanlah sebagai pedagang kerak telor. Seorang pedagang kerak telor diberikan waktu 10 hari untuk berdagang, selanjutnya akan diganti oleh pedagang yang baru, begitu pun seterusnya.

"Hampir 70 hingga 80 persen bukan pedagang asli," kata Ralph.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengeluarkan pernyataan bahwa para pedagang kerak telor diharuskan menyetor sejumlah uang untuk mendapatkan tempat dagang di dalam arena PRJ Kemayoran. "Kamu misalnya punya produk, kerak telor saja, kalau tidak menyetor Rp 15-20 juta, mungkin tidak dapat tempat dagang di sana. Artinya, kan ini jadi masalah," kata Basuki.

Ia menginginkan agar pihak penyelenggara dapat menampung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan biaya sewa yang terjangkau. Dari pemikiran itulah, Pemerintah Provinsi DKI berencana membuat pesta rakyat yang dapat menampung seluruh UKM Ibu Kota. Pesta rakyat tersebut akan digelar mulai Juli 2014 di Monumen Nasional.