Jokowi Tunggu Pemerintah Pusat soal Otoritas Transportasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Tumpang tindih tanggung jawab antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kerap menjadi persoalan dalam pembangunan transportasi di area Jabodetabek. Pembangunan transportasi pun tidak merata.

Di satu sisi, Pemprov DKI telah menghidupkan mass rapid transit (MRT) dan monorel. Namun, pemerintah pusat sebaliknya. Monorel Bekasi-Tangerang hanya menjadi wacana.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, untuk memotong berbelitnya tanggung jawab, memang harus dibentuk badan otoritas yang mengurus pembangunan transportasi massal Jabodetabek.

"Makanya, perlunya OTJ (Otoritas Transportasi Jabodetabek) supaya jadi badan yang ngurus transportasi. Enggak kayak sekarang, yang ini DKI, yang ini pusat, ruwet," ujarnya di Balaikota Jakarta, Rabu (16/10/2013) sore.

Ide itu telah lahir saat rapat kerja antara Pemprov DKI, Wakil Presiden, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan stakeholder lainnya pada awal 2013. Namun, pascapertemuan tersebut, tidak ada lagi pembahasan terkait OTJ. Proyek pembangunan transportasi di Jabodetabek seakan-akan dikelola oleh pemerintahan masing-masing.

Jokowi menjelaskan, saat ini angka pergerakan penduduk di Jakarta mencapai 20 juta. Jokowi pun memprediksi angka itu terus merangkak naik pada tahun mendatang, mengingat pertumbuhan properti di daerah tepi Jakarta sangat pesat.

"Oleh sebab itu, dengan OTJ dibangunnya merata. Di Jakarta ada monorel, greenline dan blueline, bus pengumpangnya transjakarta dan bus sedang, dan monorel Bekasi-Tangerang itu, baru efektif itu," lanjut mantan Wali Kota Surakarta tersebut.

Ia pun tetap berharap pemerintah pusat tetap membahas pembentukan OTJ tersebut. Tentu, sambil melakukan pembenahan transportasi di DKI Jakarta.