Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

FPI Tuntut Ahok Turun dari Jabatan Wagub DKI

Kompas.com - 26/10/2013, 17:26 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta, Habib Novel Bamu'min menyatakan protesnya terhadap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Hal ini terkait dengan komentar Basuki menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Menurut Novel, dia menilai Basuki sangat keberatan dengan imbauan dari Mendagri agar setiap kepala daerah dapat bekerja sama dengan ormas Islam, tak terkecuali seperti FPI.

"Keterangan dari Mendagri inilah yang membuat Ahok gerah. Akhirnya, berkomentar keras dan menyudutkan FPI," kata Habib Novel, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (26/10/2013).

Jika Basuki tak dapat mengubah sikapnya, FPI akan menuntut Wagub DKI tersebut turun dari jabatannya.

"Kita minta kalau Ahok tidak bisa ubah sikap, kita minta ke DPRD gelar rapat atau apapun lah, bagaimana supaya Ahok bisa turun," ujar Novel.

Demo


Lebih lanjut Novel mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan turun melakukan aksi di Balaikota DKI Jakarta. Namun, hal itu sedang direncanakan. Opsi lainnya, FPI akan mengirimkan delegasinya untuk bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Basuki sendiri.

"Mungkin lewat delegasi, kalau Senin kita tidak bisa turun. Kita akan minta langsung diagendakan untuk bertemu tokoh Islam dan berikan masukan untuk Ahok. Agar Ahok dapat berkordinasi dan berkerja sama dengan ormas Islam dan ulama," jelas Novel.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku bingung atas imbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kepada Kepala Daerah untuk menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat, seperti Front Pembela Islam (FPI).

Mengapa Basuki bingung? Karena beberapa waktu lalu, kata Basuki, Presiden SBY justru meminta pembubaran FPI. Menurut Basuki, pernyataan Gamawan membingungkan.

Di satu sisi, Gamawan beralasan FPI tidak dapat dibubarkan karena tidak pernah memiliki izin, dan FPI bukanlah sebuah bentuk organisasi masyarakat (ormas).

Di lain waktu, Gamawan justru meminta pemerintah daerah untuk bekerjasama dengan ormas, salah satunya dengan FPI.

Apabila harus bekerja sama, menurut Basuki, Pemprov DKI hanya akan mau bekerja sama dengan ormas yang resmi dan sudah memiliki izin. Selain itu, Pemprov DKI juga akan bekerja sama dengan ormas mana pun, asal tidak anarkis dan menaati konstitusi bukanlah konstituen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke 'Call Center' dan Medsos

Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke "Call Center" dan Medsos

Megapolitan
Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Megapolitan
Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Megapolitan
Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Megapolitan
Kecelakaan yang Libatkan Mobil Dinas Polda Jabar di Tol MBZ Diselesaikan secara Kekeluargaan

Kecelakaan yang Libatkan Mobil Dinas Polda Jabar di Tol MBZ Diselesaikan secara Kekeluargaan

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Keroyok Mahasiswa yang Beribadah di Kontrakan Tangsel

Kronologi 4 Warga Keroyok Mahasiswa yang Beribadah di Kontrakan Tangsel

Megapolitan
Viral Video Pelecehan Payudara Siswi SMP di Bogor, Pelaku Diduga ODGJ

Viral Video Pelecehan Payudara Siswi SMP di Bogor, Pelaku Diduga ODGJ

Megapolitan
Kronologi Kecelakaan Mobil Yaris di Tol Cijago Depok yang Tewaskan Petugas Kebersihan

Kronologi Kecelakaan Mobil Yaris di Tol Cijago Depok yang Tewaskan Petugas Kebersihan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com