Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bedanya Politik di Kuala Lumpur dan Jakarta soal Transportasi Publik...

Kompas.com - 03/02/2014, 07:43 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua ibu kota negeri jiran, Jakarta di Indonesia dan Kuala Lumpur di Malaysia, sama-sama berupaya mengatasi kemacetan di wilayahnya. Dua-duanya dalam proses membangun transportasi publik yang lebih baik. Namun, situasi yang dihadapi nyaris bertolak belakang.

Dua pekan lalu, Kompas.com beserta PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta menyambangi Kuala Lumpur. Seperti halnya Jakarta, kota ini juga tengah membangun MRT yang rencananya akan mulai beroperasi pada 2016.

MRT akan melengkapi layanan transportasi publik yang sudah ada terlebih dahulu di Kuala Lumpur. Kota ini sebelumnya telah memiliki tiga rute light rapid transit (LRT), satu rute monorel, bus kota, Kuala Lumpur International Airport yang melayani jalur reguler dan ekspres, serta kereta komuter yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan kawasan penyangga.

"(Pada) 2006 (MRT) diusulkan ke Kerajaan, kemudian dibuat kajian dan jadi proyek Kerajaan. Pada 2010 diteruskan ke kabinet, terus groundbreaking pada 2011," kata Direktur Komunikasi dan Humas Kuala Lumpur MRT Corporation Amir Mahmood Razak, saat ditemui, di kantornya.

Menurut Mahmood, pembangunan transportasi publik di Kuala Lumpur tak pernah terkendala kepentingan politik. "Oposisi pemerintah selalu mendukung penuh pembangunan transportasi publik karena ini memang sangat penting bagi kebaikan orang banyak," ujarnya.

Mahmood mengatakan, Kuala Lumpur tak punya parlemen di tingkat lokal. Kota ini merupakan satu dari tiga wilayah federal yang langsung berada di bawah Kementerian Wilayah Federal dan Kesejahteraan Perkotaan. Di Malaysia, wilayah federal berbeda dengan negara bagian yang berbasis kesultanan.

"Kuala Lumpur tak ada sultan, yang ada Datuk Bandar yang dia itu Civil Servant yang diangkat pemerintah," jelas Leong Shen Li, Asisten Direktur Komunikasi dan Humas Kuala Lumpur MRT Corporation. "Kuala Lumpur juga tak punya parlemen, parlemen Kuala Lumpur itu ya parlemen Malaysia," tambah Shen Li.

Alsadad Rudi/Kompas.com Lokasi pembangunan Stasiun MRT Pasar Seni di Petaling, Kuala Lumpur. Tadinya, di tempat ini berdiri sebuah pusat perbelanjaan dan terminal.


Bagaimana dengan Jakarta?

Transportasi publik juga menjadi program yang sedang "kejar tayang" di DKI Jakarta. Namun, keputusan soal pembangunan layanan moda transportasi di kota ini berliku-liku. Selain MRT yang mulai berjalan tahap pembangunannya, pengadaan transportasi publik lain pun tak gampang diwujudkan di Jakarta.

Meskipun DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia, kebijakan yang diterapkan di kota ini tak selalu merupakan program pemerintah pusat dan sebaliknya. Ketika Jakarta sedang menggenjot transportasi publik, misalnya, pada September 2013, Kementerian Perindustrian justru mengeluarkan izin untuk low cost green car (LCGC).

Mobil murah tersebut tentu saja tak searah dengan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan. Bagaimanapun, pangsa pasar mobil di Indonesia masih didominasi Jakarta. LGCC hanya dibanderol di bawah Rp 100 juta per unit.

Dari struktur politik, Jakarta berbeda pula dengan Kuala Lumpur. Di sini, Gubernur DKI Jakarta dipilih langsung dalam pemilu kepala daerah. Demikian pula dengan parlemen, DPRD DKI Jakarta juga merupakan hasil pemilihan umum tingkat lokal, dengan beragam partai politik di dalamnya. Saat ini, partai politik pengusung Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya bukan mayoritas pula di DPRD.

Pada November 2013, misalnya, DPRD DKI Jakarta menyetujui pembelian 650 bus dari 1.000 bus transjakarta yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak Januari 2013. "Pemotongan jumlah bus ini dilakukan karena kami menganggap pengajuan 1.000 bus justru akan membebani Pemprov DKI," kata Wakil Ketua DPRD DKI Priya Ramadhani.

Sudah dipangkas jumlah busnya, pengesahan APBD 2013 DKI Jakarta juga molor. Pembelian bus pun tertunda. Hingga Januari 2014, baru 30 bus baru yang telah beroperasi.

Kuala Lumpur dan Jakarta sama-sama punya daerah penyangga. Lagi-lagi struktur politik juga menjadikan daerah penyangga bagi Jakarta sebagai tantangan tersendiri.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembunuh Wanita Dalam Koper Sempat Curi Uang Korban

Pembunuh Wanita Dalam Koper Sempat Curi Uang Korban

Megapolitan
Ketua RW Nonaktif di Kalideres Bantah Gelapkan Dana Kebersihan Warga, Klaim Dibela DPRD

Ketua RW Nonaktif di Kalideres Bantah Gelapkan Dana Kebersihan Warga, Klaim Dibela DPRD

Megapolitan
Menjelang Pendaftaran Cagub Independen, Tim Dharma Pongrekun Konsultasi ke KPU DKI

Menjelang Pendaftaran Cagub Independen, Tim Dharma Pongrekun Konsultasi ke KPU DKI

Megapolitan
DBD Masih Menjadi Ancaman di Jakarta, Jumlah Pasien di RSUD Tamansari Meningkat Setiap Bulan

DBD Masih Menjadi Ancaman di Jakarta, Jumlah Pasien di RSUD Tamansari Meningkat Setiap Bulan

Megapolitan
Tak Hanya Membunuh, Pria yang Buang Mayat Wanita di Dalam Koper Sempat Setubuhi Korban

Tak Hanya Membunuh, Pria yang Buang Mayat Wanita di Dalam Koper Sempat Setubuhi Korban

Megapolitan
Polisi Duga Ada Motif Persoalan Ekonomi dalam Kasus Pembunuhan Wanita di Dalam Koper

Polisi Duga Ada Motif Persoalan Ekonomi dalam Kasus Pembunuhan Wanita di Dalam Koper

Megapolitan
Pria di Pondok Aren yang Gigit Jari Rekannya hingga Putus Jadi Tersangka Penganiayaan

Pria di Pondok Aren yang Gigit Jari Rekannya hingga Putus Jadi Tersangka Penganiayaan

Megapolitan
Dituduh Gelapkan Uang Kebersihan, Ketua RW di Kalideres Dipecat

Dituduh Gelapkan Uang Kebersihan, Ketua RW di Kalideres Dipecat

Megapolitan
Pasien DBD di RSUD Tamansari Terus Meningkat sejak Awal 2024, April Capai 57 Orang

Pasien DBD di RSUD Tamansari Terus Meningkat sejak Awal 2024, April Capai 57 Orang

Megapolitan
Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Megapolitan
Terbakarnya Mobil di Tol Japek Imbas Pecah Ban lalu Ditabrak Pikap

Terbakarnya Mobil di Tol Japek Imbas Pecah Ban lalu Ditabrak Pikap

Megapolitan
Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Megapolitan
DLH DKI Angkut 83 Meter Kubik Sampah dari Pesisir Marunda Kepu

DLH DKI Angkut 83 Meter Kubik Sampah dari Pesisir Marunda Kepu

Megapolitan
Janggal, Brigadir RAT Bunuh Diri Saat Jadi Pengawal Bos Tambang, tapi Atasannya Tak Tahu

Janggal, Brigadir RAT Bunuh Diri Saat Jadi Pengawal Bos Tambang, tapi Atasannya Tak Tahu

Megapolitan
8 Pasien DBD Masih Dirawat di RSUD Tamansari, Mayoritas Anak-anak

8 Pasien DBD Masih Dirawat di RSUD Tamansari, Mayoritas Anak-anak

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com