Posisi Ketua DPRD DKI Jadi Hak Penuh PDI-P

Sekretaris DPRD Mangara Pardede mengatakan, mekanisme pemilihan pimpinan di DPRD berbeda dengan di DPR RI. Di tingkat DPRD, partai pemenang secara otomatis berhak atas posisi pimpinan.

"Ketua diisi oleh partai pemenang. Posisi para wakil diisi pemenang ke-2, ke-3, ke-4, dan seterusnya," kata Mangara saat ditemui Kompas.com, Selasa (2/9/2014).

Mangara menjelaskan, PDI-P memiliki wewenang penuh mengenai kader yang berhak mereka ajukan karena tak akan ada sistem pemilihan.

"Dipilih oleh partai, kemudian diumumkan di paripurna, baru kemudian dewan mengajukan ke menteri (dalam negeri) melalui gubernur," ujarnya.

Mangara mengatakan, pengangkatan pimpinan DPRD DKI yang baru akan dilakukan setelah penyusunan tata tertib. Ia berharap, kedua tahapan tersebut bisa selesai pada bulan ini.

"Sekarang masih menyusun tata tertib. Setelah itu baru masuk ke pimpinan dewan. Mudah-mudahan tidak lama dan selesai bulan ini," kata Mangara.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan DKI Jakarta telah mengajukan dua nama untuk menjadi ketua DPRD DKI. Kedua nama itu adalah Wakil Ketua DPD PDI-P DKI Prasetyo Edi Marsudi dan Sekretaris DPD PDI-P Pantas Nainggolan.

Ketua DPD PDI-P DKI Boy Sadikin mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan surat keputusan (SK) untuk mengajukan dua nama tersebut. Setelah itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang akan memilih langsung.

"SK-nya sudah keluar. Nanti ada psikotes serta fit and proper test dari DPP. Nanti Bu Mega sendiri yang menentukan siapa yang pas jadi ketua DPRD DKI," ujarnya.

Pada Pemilu Legislatif 2014, lima partai yang masuk lima besar untuk daerah pemilihan DKI Jakarta adalah PDI-P, Partai Gerindra, PKS, PPP, dan Partai Demokrat. Dengan demikian, jabatan ketua akan dipegang oleh PDI-P, sedangkan keempat wakilnya masing-masing dari Partai Gerindra, PKS, PPP, dan Partai Demokrat.