Dari Istana Negara, Bara JP Lanjutkan Aksi ke PBB dan KPK

"Kami akan menutup akses SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang ingin jadi Sekretaris Jenderal PBB," kata Ketua DPP Bara JP bidang Aksi, Syafti Hidayat di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2014).

Syafti mengatakan, Presiden RI tersebut tidak pantas menjadi Sekjen PBB. Dapat dilihat, kata dia, SBY mendukung mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD seperti yang tertuang dalam UU Pilkada.

Dalam aksinya nanti, ia akan memberikan surat langsung kepada perwakilan PBB di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat itu untuk tidak memberi peluang kepada SBY menjadi sekretaris jenderal.

"Bayangkan, PBB itu ada ratusan negara di dunia. Kalau SBY jadi sekjennya bagaimana negara lain? Demokrasi Indonesia saja dimatikan," kata dia.

Aksi di kantor perwakilan PBB itu diperkirakan akan berlangsung selama 30 menit. Kemudian, massa yang terlihat sekitar 30 orang itu akan bergerak ke Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Syafti mengatakan, di gedung KPK itu massa akan menuntut SBY dipanggil untuk diperiksa terkait kasus korupsi. Sebab dalam persidangan dua terdakwa kasus korupsi, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Bendahara Umum M Nazaruddin, menyebut nama SBY.

"SBY harus dipanggil. Kita ingin KPK sama lakukan ke semua warga negara soal pemeriksaan itu. Sekalipun SBY," tutur dia.