Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DKI Klaim Penyerapan APBD 2014 Meningkat Dibanding Tahun 2013

Kompas.com - 06/01/2015, 09:33 WIB
Andri Donnal Putera

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Heru Budi Hartono. mengatakan bahwa penyerapan anggaran APBD 2014 meningkat dibandinkan tahun sebelumnya. Hanya saja, penyerapan tersebut tidak sesuai target.

"Kalau dilihat dari semuanya, (serapan anggaran) kita meningkat (dibanding tahun sebelumnya)," ujar Heru, Senin (5/1/2015).

Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini menjelaskan, secara keseluruhan, penyerapan anggaran tahun 2014 adalah sebesar 71 persen dari total anggaran. Dengan nilai pencapaian tersebut, serapan anggaran sudah lebih besar dibandingkan pada 2013.

Adapun untuk serapan yang belum maksimal, kata Heru, terdapat pada beberapa bagian, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan lainnya. Pajak kendaraan bermotor yang berhasil terealisasi atau yang diserap adalah sebesar Rp 4,9 triliun dari target Rp 5 triliun. Kemudian, serapan pajak hotel sebesar Rp 1,3 triliun dari anggaran sebesar Rp 1,4 triliun.

"Jadi ini bisa dibilang lumayan, jumlah serapan pajak hotel bisa sebesar 96 persen," ucap Heru.

Sedangkan untuk pajak restoran, dianggarkan sebesar Rp 2 triliun dan bisa terserap sampai Rp 1,8 triliun. Nominal pada tahun 2013, kata Heru, baru mencapai angka Rp 1,5 triliun saja.

Untuk anggaran tahun 2015 yang masih dalam rancangan, kata Heru, salah satunya akan memasukkan pajak reklame dengan ketentuan khusus. Reklame yang ada di Jakarta, ke depannya, akan menggunakan teknologi LED sehingga perhitungan pajak tidak lagi dari ukuran reklame, melainkan dari masa tayang dari iklan yang ditampilkan.

"Hitungnya dari jam tayang, jadi dia juga untung kan. 70 persennya dia silakan, 30 persennya nanti kita hitung, kurang lebih presentase seperti itu," tutur Heru.

Penyerapan anggaran dari pajak reklame ini yang terendah dibandingkan dengan pajak yang lain, yakni sebesar Rp 862 miliar dari target anggaran Rp 2,4 triliun. Pada tahun 2013, serapan anggaran pajak reklame juga termasuk salah satu yang rendah, yaitu Rp 257 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Tunjuk Perumnas untuk Kelola Rumah Subsidi agar Tepat Sasaran

Pemerintah Diminta Tunjuk Perumnas untuk Kelola Rumah Subsidi agar Tepat Sasaran

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Rumah Subsidi Pemerintah di Jarah, Pengamat : Bank dan Pemilik Tak Peduli Nilai Bangunan | Calon Pengantin Ditipu WO

[POPULER JABODETABEK] Rumah Subsidi Pemerintah di Jarah, Pengamat : Bank dan Pemilik Tak Peduli Nilai Bangunan | Calon Pengantin Ditipu WO

Megapolitan
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Coret Pengembang Rumah Subsidi yang Bermasalah

Pemerintah Diminta Evaluasi dan Coret Pengembang Rumah Subsidi yang Bermasalah

Megapolitan
Kepiluan Calon Pengantin di Bogor Kena Tipu WO, Dekorasi dan Katering Tak Ada pada Hari Pernikahan

Kepiluan Calon Pengantin di Bogor Kena Tipu WO, Dekorasi dan Katering Tak Ada pada Hari Pernikahan

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Rabu 26 Juni 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Rabu 26 Juni 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
Rute KA Jayakarta dan Tarifnya 2024

Rute KA Jayakarta dan Tarifnya 2024

Megapolitan
PKB Harap Kadernya Duet dengan Anies di Pilkada Jakarta, tapi Tak Paksakan Kehendak

PKB Harap Kadernya Duet dengan Anies di Pilkada Jakarta, tapi Tak Paksakan Kehendak

Megapolitan
Cegah Judi Online, Kapolda Metro Jaya Razia Ponsel Anggota

Cegah Judi Online, Kapolda Metro Jaya Razia Ponsel Anggota

Megapolitan
Akhir Hidup Tragis Pedagang Perabot di Duren Sawit, Dibunuh Anak Kandung yang Sakit Hati Dituduh Maling

Akhir Hidup Tragis Pedagang Perabot di Duren Sawit, Dibunuh Anak Kandung yang Sakit Hati Dituduh Maling

Megapolitan
Bawaslu Depok Periksa Satu ASN yang Diduga Hadiri Deklarasi Dukungan Imam Budi Hartono

Bawaslu Depok Periksa Satu ASN yang Diduga Hadiri Deklarasi Dukungan Imam Budi Hartono

Megapolitan
Nasdem Tunggu Arahan Surya Paloh soal Pilkada Jakarta, Akui Nama Anies Masuk Rekomendasi

Nasdem Tunggu Arahan Surya Paloh soal Pilkada Jakarta, Akui Nama Anies Masuk Rekomendasi

Megapolitan
Calon Siswa Tak Lolos PPDB Jalur Zonasi di Depok, padahal Rumahnya Hanya 794 Meter dari Sekolah

Calon Siswa Tak Lolos PPDB Jalur Zonasi di Depok, padahal Rumahnya Hanya 794 Meter dari Sekolah

Megapolitan
Hendak Lanjutkan Koalisi, Parpol KIM Disebut Belum Teken Kerja Sama untuk Pilkada Jakarta

Hendak Lanjutkan Koalisi, Parpol KIM Disebut Belum Teken Kerja Sama untuk Pilkada Jakarta

Megapolitan
Nasdem Harap Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Bisa Dipasangkan dengan Anies atau Sahroni

Nasdem Harap Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Bisa Dipasangkan dengan Anies atau Sahroni

Megapolitan
Ditanya soal PKS Usung Anies di Pilkada Jakarta, Demokrat Prioritaskan Koalisi Indonesia Maju

Ditanya soal PKS Usung Anies di Pilkada Jakarta, Demokrat Prioritaskan Koalisi Indonesia Maju

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com