"Seharusnya yang Dibatasi Mobil, Bukan Motor"

Penilaian tersebut salah satunya diungkapkan Rio (27), warga asal Bintaro, Tangerang. Rio yang bekerja di kawasan Karet, Jakarta Pusat, itu mengaku bahwa beban biaya dan juga waktu tempuh perjalanan akan bertambah bagi dirinya. Terlebih lagi, pemerintah berencana memperluas pelarangan sepeda motor di jalur protokol lainnya.

"Jelas akan menyulitkan pengendara sepeda motor, apalagi kalau kita mau melewati Jalan Sudirman nanti. Padahal, kemarin saja, motor dilarang lewat Jalan Thamrin. Kita saja sudah susah buat sampai kantor," kata Rio kepada Kompas.com, Selasa (6/1/2015).

Rio menuturkan, saat sepeda motor belum dilarang melintasi Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Selatan, dia biasa menghabiskan Rp 20.000 untuk dua hari pergi pulang Bintaro-Karet. Jika kawasan jelajah motor kian dibatasi, biayanya akan bertambah, termasuk biaya parkir di kawasan Senayan. "Kalau seharian parkir sampai setelah selesai kerja, bisa berapa?" ujar Rio.

Menurut Rio, seharusnya pelarangan itu ditujukan kepada pengendara mobil. "Dari ukuran, dibandingkan mobil, satu mobil bisa seukuran empat motor. Seharusnya pembatasan mobil yang diberlakukan," ujar Rio.

Deira Surya Putra (30), pengendara lain sepeda motor, lainnya mempertanyakan kompensasi berupa bus gratis dari pemerintah. Deira mempertanyakan apakah nantinya bus gratis dapat efektif digunakan para pengendara sepeda motor yang terdampak pelarangan tersebut.

"Apa iya itu untuk pengendara sepeda motor lewat. Bisa saja orang kantoran biasa yang mau lewat, numpang. Ada jaminan enggak dari pemerintah enggak kayak gitu? Kalau enggak, jelas merugikan kami. Itu kan bus untuk kompensasi pengendara sepeda motor," ujar warga Cilandak, Jakarta Selatan, ini.

Deira menyarankan agar pengendara sepeda motor justru dibuatkan jalur khusus. "Kenapa motor enggak dibuat seperti jalur sepeda. Dikira motor enggak bayar pajak, apa. Jangan ada diskriminasi. Pemerintah harus adil. Jangan hanya pentingkan orang atas," ucapnya.

Sementara itu, Rio berharap pemerintah membenahi dulu sarana transportasi umum secara maksimal. "Transportasi (umum) dibenahi, dan kalau bisa, janji-janjinya dipenuhi untuk membuat alat transportasi yang murah dan layak," ujar Rio.