Oknum Cari Celah Anggaran

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkap temuan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 itu akhir pekan lalu. Dana Rp 8,8 triliun itu merupakan akumulasi pokok pikiran (program usulan) DPRD kepada satuan-satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Pada Senin (19/1/2015) pagi, Basuki mengundang sejumlah pejabat DPRD DKI Jakarta untuk hadir di Balai Kota Jakarta membahas persoalan itu. Hadir, antara lain, Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD Triwisaksana. Basuki mengklarifikasi soal temuan tersebut.

Basuki menegaskan tidak akan lagi menganggarkan kegiatan atau pengadaan barang yang tak jelas tujuan dan manfaatnya. ”Sebenarnya semua mendukung (seleksi anggaran) ini. Tak ada lagi yang aneh-aneh, dan semua bisa diawasi lewat e-budgeting. Banyak yang mendukung sistem ini,” ujarnya.

Menurut Basuki, ada oknum yang memasukkan sosialisasi, pembinaan, pengawasan teknis, dan kegiatan serupa dalam RAPBD 2015. Pelakunya bisa jadi dari DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, SKPD, atau konspirasi sejumlah orang di lembaga itu.

Dengan penganggaran elektronik (e-budgeting), usulan ”siluman” itu sebenarnya bisa ditelusuri siapa yang mengajukan dan memasukkan data. Sebab, sistem mensyaratkan nama dan kode kunci untuk mengaksesnya. Namun, kata Basuki, tidak ada yang mengakuinya. Basuki pun mencoret usulan-usulan itu sebelum sidang paripurna di DPRD DKI Jakarta Jumat pekan lalu. Sidang akhirnya batal tanpa sebab jelas.

Klarifikasi

Prasetyo mengatakan, pihaknya datang untuk mengklarifikasi hal itu. ”Kami ingin menganggap (usulan Rp 8,8 triliun) itu tidak ada. Dari mana itu? Padahal, kami belum mengisikannya. Sebenarnya tak ada masalah, kecuali komunikasi yang kurang. Besok kami agendakan paripurna,” ujarnya.

Selain DPRD DKI Jakarta, Basuki juga mengundang tim anggaran pemerintah daerah pada rapat itu. Dia berharap penyusunan anggaran lebih intensif dan segera rampung. Pengesahan APBD 2015 ditargetkan akhir Januari 2015.

Menurut Prasetyo, tidak ada oknum DPRD yang sengaja mengusulkan kegiatan yang tidak logis. ”Kita yang 106 (jumlah anggota DPRD) tidak ada masalah. Masalahnya hanya kesalahpahaman,” ujarnya.

Menurut Triwisaksana, kesalahpahaman yang dimaksud terkait dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang menjadi dasar penyusunan RAPBD 2015. ”Nilai KUA-PPAS dikoreksi tiga kali dari Rp 79 triliun sampai Rp 73 triliun. Barangkali dari situ anggaran triliunan rupiah yang dimaksud Basuki,” ujarnya.

Triwisaksana menduga ada sebagian anggota DPRD yang mengusulkan anggaran sosialisasi ke sejumlah SKPD. Padahal, Basuki telah menginstruksikan agar kegiatan seperti sosialisasi, pembinaan, atau penyuluhan fokus di beberapa SKPD saja. Namun, besaran anggarannya tidak sampai triliunan rupiah.

Meskipun demikian, usulan program yang disampaikan kepada eksekutif tidak hanya soal sosialisasi atau pembinaan. Menurut dia, ada aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada eksekutif melalui anggota DPRD, seperti usulan pembenahan jalan atau jembatan.

Direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi berpendapat, selain menyasar DPRD, Basuki seharusnya juga mengecek stafnya terkait penyusunan anggaran. Munculnya kegiatan-kegiatan dalam mata anggara bisa juga ditunggangi pihak ketiga atau pengusaha.

Kasus anggaran siluman pernah mencuat pada November 2014. Saat itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan DKI Jakarta menemukan pos anggaran fiktif dalam APBD, antara lain di Dinas Pekerjaan Umum Rp 1,226 triliun (APBD 2013) dan Rp 3,518 triliun (APBD 2014), serta di Dinas Kesehatan Rp 33,4 miliar. Dana itu diduga digunakan untuk 414 kegiatan. Sebagian kegiatan diduga fiktif (Kompas, 8/11/2014). (MKN)