APBD "Tersandera" Perbedaan Versi

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Rabu (11/2/2015), mengatakan, APBD seharusnya sudah tidak bisa diubah lagi karena menggunakan sistem e-budgeting.

”Saya memaksa untuk menggunakan e-budgeting supaya tidak bisa lagi si A atau si B mengubah anggaran. Ingat enggak tahun 2012 saya memotong-motong mata anggaran, tetapi tiba-tiba yang masuk ke Kemendagri bukan yang saya potong-potong itu?” katanya.

Menurut dia, APBD versi DPRD di luar e-budgeting yang sudah disepakati bersama. Basuki menunjukkan adanya paraf pimpinan dewan yang bagi dia adalah bukti APBD itu bukan berasal dari salinan e-budgeting.

”Kalau kita masih memakai cara lama, kita akan tertipu lagi. Saya katakan, anggaran tahun 2013 dan 2014, saya ditipu. Sekarang, anggaran yang kami ajukan dianggap tidak sah karena tidak ada tanda tangan dari pimpinan dewan. Yang ini malah ada paraf mereka (dewan) semua,” ujar Basuki.

Nilai total APBD yang diajukan eksekutif dan legislatif sama, yaitu Rp 73,08 triliun. Namun, rincian alokasi anggaran di dalamnya berbeda.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhamad Taufik mengatakan, APBD yang diserahkan oleh eksekutif bukan APBD yang dibahas bersama dengan legislatif.

”Itu bukan (APBD) yang dibahas bersama dengan DPRD. Kami beritahu ke Kemendagri bahwa itu ilegal. Sudah betul APBD itu dikembalikan Kemendagri karena hak budget ada pada kami,” ujarnya.

Menurut Taufik, pihaknya mengirimkan APBD versi legislatif kepada Kemendagri supaya ada perbandingan. Dia menilai eksekutif manipulatif dengan mengirimkan APBD yang disusun sendiri oleh eksekutif.

”Seharusnya, alurnya eksekutif mengirimkan rancangan kepada legislatif, lalu membahas dan mengubahnya sesuai kesepakatan. Jadi, bukan dikirim ke Kemendagri dengan tambahan baru,” kata Taufik.

Dengan belum disahkannya APBD DKI Jakarta tahun 2015 oleh Kemendagri, sejumlah program pembangunan yang dianggarkan di dalamnya bakal terhambat. (FRO)