Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Lucu,15.000 Orang Masuk ke Lapas Seolah Mereka Bukan Warga Indonesia

Kompas.com - 28/02/2015, 15:25 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, semua warga binaan atau penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk mendapat jaminan kesehatan melalui kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Basuki mengaku terkejut saat berkunjung ke Lapas Kelas IIA Salemba, beberapa waktu lalu. Saat itu, ia baru mengetahui para penghuni lapas tidak memiliki jaminan kesehatan.   

"Saya baru ketemunya saat kunjungan ke Lapas Salemba, saya agak kaget, waktu itu orang di lapas itu dianggap bukan warga negara kita, tidak ada yang menanggung (biaya kesehatan). Kebetulan kami ingin seluruh penghuni lapas mendapat jaminan kesehatan," kata Basuki saat memberi sambutan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman dan penyerahan secara simbolis kartu BPJS ke warga binaan di Rutan Pondok Bambu Kelas IIA, Sabtu (28/2/2015).

Basuki mengaku sempat mengusulkan agar warga binaan dikategorikan sebagai orang telantar di DKI Jakarta. Sehingga, pemerintah bisa menanggung biaya kesehatan saat warga binaan itu sakit. 

Namun, ternyata peraturan tidak membolehkan hal itu. Oleh karena itu, Basuki meminta BPJS Kesehatan agar membantu merealisasi keinginannya itu.

Akhirnya, BPJS Kesehatan merespons permintaan Basuki. "Karena apa? Konsep UU BPJS itu subtansinya, tidak ada siapa pun warga di Republik Indonesia ini yang tidak punya jaminan kesehatan. Indonesia ini lucu, 15.000 orang masuk ke lapas seolah-olah mereka bukan warga negara Indonesia (WNI) lagi, itu bahaya," kata Basuki. 

Pria yang biasa disapa Ahok itu mendukung semua warga binaan mendapat jaminan kesehatan. Ia mengaku tidak ingin melihat warga binaan ditemukan meninggal di dalam ruang tahanan karena sakit.

Basuki menginginkan warga binaan sehat jasmani dan rohani. Sehingga, saat warga binaan bebas, bisa menjadi warga yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara.

Kartu BPJS Kesehatan itu berlaku selama warga binaan masih menjadi penghuni lapas. Warga binaan yang sakit akan dirawat di kelas III. Sementara jika mereka sudah bebas, mereka diimbau membeli BPJS mandiri.

"Kalau dia tidak mampu ketika sudah bebas, dia berobat saja di puskesmas, karena pembiayaan di sana sudah kami tanggung. Prinsipnya sederhana bagi kami, bagaimana membedakan orang mampu dan tidak mampu," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bukan Melompat, Disdik DKI Sebut Siswa SMP Jaksel Terpeleset dari Lantai 3

Bukan Melompat, Disdik DKI Sebut Siswa SMP Jaksel Terpeleset dari Lantai 3

Megapolitan
Insiden Siswa SMP Lompat dari Lantai 3, KPAI Minta Disdik DKI Pasang Sarana Keselamatan di Sekolah

Insiden Siswa SMP Lompat dari Lantai 3, KPAI Minta Disdik DKI Pasang Sarana Keselamatan di Sekolah

Megapolitan
3 Saksi Diperiksa Polisi dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama yang Jerat Pejabat Kemenhub

3 Saksi Diperiksa Polisi dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama yang Jerat Pejabat Kemenhub

Megapolitan
Seorang Pria Tewas Tertabrak Kereta di Matraman

Seorang Pria Tewas Tertabrak Kereta di Matraman

Megapolitan
Disdik DKI Bantah Siswa di Jaksel Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah karena Dirundung

Disdik DKI Bantah Siswa di Jaksel Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah karena Dirundung

Megapolitan
BNN Masih Koordinasi dengan Filipina Soal Penjemputan Gembong Narkoba Johan Gregor Hass

BNN Masih Koordinasi dengan Filipina Soal Penjemputan Gembong Narkoba Johan Gregor Hass

Megapolitan
Polisi Minta Keterangan MUI, GBI, dan Kemenag Terkait Kasus Dugaan Penistaan Agama Pendeta Gilbert

Polisi Minta Keterangan MUI, GBI, dan Kemenag Terkait Kasus Dugaan Penistaan Agama Pendeta Gilbert

Megapolitan
Walkot Depok: Bukan Cuma Spanduk Supian Suri yang Kami Copot...

Walkot Depok: Bukan Cuma Spanduk Supian Suri yang Kami Copot...

Megapolitan
Satpol PP Copot Spanduk Supian Suri, Walkot Depok: Demi Allah, Saya Enggak Nyuruh

Satpol PP Copot Spanduk Supian Suri, Walkot Depok: Demi Allah, Saya Enggak Nyuruh

Megapolitan
Polisi Bakal Panggil Indonesia Flying Club untuk Mengetahui Penyebab Jatuhnya Pesawat di BSD

Polisi Bakal Panggil Indonesia Flying Club untuk Mengetahui Penyebab Jatuhnya Pesawat di BSD

Megapolitan
Siswi SLB di Jakbar Dicabuli hingga Hamil, KPAI Siapkan Juru Bahasa Isyarat dan Pendampingan

Siswi SLB di Jakbar Dicabuli hingga Hamil, KPAI Siapkan Juru Bahasa Isyarat dan Pendampingan

Megapolitan
Ada Pembangunan Saluran Penghubung di Jalan Raya Bogor, Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan

Ada Pembangunan Saluran Penghubung di Jalan Raya Bogor, Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan

Megapolitan
KPAI Minta Polisi Kenakan UU Pornografi ke Ibu yang Rekam Anaknya Bersetubuh dengan Pacar

KPAI Minta Polisi Kenakan UU Pornografi ke Ibu yang Rekam Anaknya Bersetubuh dengan Pacar

Megapolitan
Sudah Lakukan Ganti Untung, Jakpro Minta Warga Kampung Susun Bayam Segera Kosongi Rusun

Sudah Lakukan Ganti Untung, Jakpro Minta Warga Kampung Susun Bayam Segera Kosongi Rusun

Megapolitan
Anak di Jaktim Disetubuhi Ayah Kandung, Terungkap Ketika Korban Tertular Penyakit Kelamin

Anak di Jaktim Disetubuhi Ayah Kandung, Terungkap Ketika Korban Tertular Penyakit Kelamin

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com