Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Hak Angket, Ketua DPRD Terancam Dicopot PDI-P?

Kompas.com - 04/03/2015, 17:15 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasca-pengesahan persetujuan pengajuan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama yang dilakukan pada Kamis (26/2/2015) pekan lalu, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi tak pernah lagi menunjukkan batang hidungnya.

Pras yang biasanya begitu mudah ditemui di ruang kerjanya di lantai sepuluh Gedung DPRD DKI tiba-tiba menghilang.

Tak hanya itu, ponselnya pun tiba-tiba menjadi sulit dihubungi. Hal tersebut terjadi sampai Rabu (4/3/2015) ini.

Padahal, konfirmasi dari Pras saat ini sangat ditunggu-tunggu, terutama terkait pernyataan Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana yang menyebut Ahok sempat mencoba menyogok Pras, beberapa hari sebelum berlangsungnya rapat paripurna pengesahan hak angket terhadap Ahok.

Tak jelas apa yang menyebabkan Pras tak kunjung menampakkan diri. Rekan separtainya yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Jhonny Simanjuntak, bahkan mengaku tidak mengetahui pasti ke mana Pras.

Ia hanya mengaku mendengar informasi bahwa Pras sedang sakit diare. "Beliau lagi sakit. Sakit diare," kata Jhonny.

Salah seorang anggota DPRD DKI menyebutkan, saat ini Pras dalam posisi tertekan terkait keikutsertaan Fraksi PDI Perjuangan dalam persetujuan hak angket. Sebab, keputusan tersebut tak sesuai dengan kebijakan di DPP PDI Perjuangan.

"Bisa terancam di PAW (penggantian antar-waktu) dia," ucap anggota yang enggan disebut namanya itu.

Pernyataan anggota tersebut selaras dengan pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan AP Batubara, beberapa hari silam.

Dalam pernyataannya, Batubara mengaku gerah dengan sikap para anggota Fraksi PDI-P di DPRD DKI, terkait dengan sikap mereka dalam pengajuan hak angket.

Batubara bahkan telah meminta agar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri segera menginstruksikan agar fraksi terbesar di DPRD DKI itu menarik dukungan terhadap pengajuan hak angket terhadap Ahok.

"Saya minta Megawati instruksikan kader PDI-P cabut hak angket. Kalau mereka tidak mau, saya minta tarik kader dari DPRD," kata Batubara di kantornya, Senin (2/3/2015).

Batubara menyebut Ahok dipilih oleh rakyat, dan hanya rakyat yang berhak menilai kinerja Ahok. Oleh karena itu, kata dia, Fraksi PDI-P seharusnya menyesuaikan diri dengan rakyat. Caranya adalah dengan mendukung Ahok. [Baca: Megawati Diminta Instruksikan Tarik Hak Angket]

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke 'Call Center' dan Medsos

Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke "Call Center" dan Medsos

Megapolitan
Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Megapolitan
Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Megapolitan
Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Megapolitan
Kecelakaan yang Libatkan Mobil Dinas Polda Jabar di Tol MBZ Diselesaikan secara Kekeluargaan

Kecelakaan yang Libatkan Mobil Dinas Polda Jabar di Tol MBZ Diselesaikan secara Kekeluargaan

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Keroyok Mahasiswa yang Beribadah di Kontrakan Tangsel

Kronologi 4 Warga Keroyok Mahasiswa yang Beribadah di Kontrakan Tangsel

Megapolitan
Viral Video Pelecehan Payudara Siswi SMP di Bogor, Pelaku Diduga ODGJ

Viral Video Pelecehan Payudara Siswi SMP di Bogor, Pelaku Diduga ODGJ

Megapolitan
Kronologi Kecelakaan Mobil Yaris di Tol Cijago Depok yang Tewaskan Petugas Kebersihan

Kronologi Kecelakaan Mobil Yaris di Tol Cijago Depok yang Tewaskan Petugas Kebersihan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com