Ahok Enggan Bayar Petugas Hanya untuk Bersihkan RPTRA

"Kami punya 40-70 PHL (pekerja harian lepas) di kelurahan, personel Satpol PP, ibu-ibu PKK. Jadi kalau ada anak-anak buang sampah sembarangan, mesti diingetin dan diajarin anak-anaknya untuk pungut lagi sampahnya dan dibuang ke tempat sampah," kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (19/6/2015). 

Oleh karena itu, ia menginstruksikan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) untuk melatih masyarakat di sana.

Mereka, lanjut dia, harus dapat dilatih untuk mempunyai rasa memiliki terhadap RPTRA. Sehingga permasalahan utama RPTRA, kata Basuki, bukan pada pembangunannya melainkan pada pemetaan sosialnya.

"Kalau misalnya warga tidak dilatih, kan enggak lucu bayar gaji cleaning service, misalnya gaji bisa Rp 20 juta tiap bulan dan kami punya 300 cleaning service, habis Rp 60 miliar tiap tahun. Enggak lucu kayak begitu, memang masyarakat harus sama-sama memiliki," kata Basuki. 

Selain permasalahan itu, lanjut dia, DKI sedang kesulitan mencari tanah untuk pembangunan RPTRA lainnya. Tanah-tanah di Jakarta, kata Basuki, sudah banyak dipergunakan untuk membangun bengkel, cuci mobil, penyewaan lapak, dan lain-lain.

Dia menugaskan Wali Kota untuk membereskan seluruh lahan negara yang telah diduduki secara ilegal tersebut. "Tambahan 54 RPTRA itu harus bisa jadi dan kesampaian," kata Basuki. 

Hingga saat ini, sudah ada sebanyak 4 RPTRA yang diresmikan Basuki, yakni RPTRA Sungai Bambu Utara, Gandaria, Kembangan Utara, dan Cideng. Dua RPTRA lain akan diresmikan Basuki, yakni Pulau Untung Jawa dan Cililitan Jakarta Timur.