Dipertanyakan, Alasan Pembagian Unit Rusun yang Berdasarkan Peta Bidang

"Menurut info warga saat sosialisasi, semua KK korban penggusuran akan dipaksa satu pilihan bahwa semua warga akan dapat rusunawa, padahal di situ ada 927 KK, sementara yang disasar penertiban cuma 520 peta bidang atau rumah, berarti ada sekitar 400 KK yang tercecer belum terselesaikan," ujar Syarif kepada Kompas.com, Senin (31/8/2015).

Syarif juga mempertanyakan mengapa pembagian rusun ditentukan berdasarkan peta bidang dan bukan berdasarkan KK. Menurut dia, hal ini menunjukkan bahwa perencanaan relokasi belum dilakukan secara matang. Hal ini menyebabkan masalah baru kembali muncul setelah pembongkaran.

Terkait warga yang belum mendapat unit rusun ideal, ada kemungkinan ditempatkan di rusun lain. Jika demikian, menurut Sofyan, janji Pemerintah Provinsi DKI untuk menempatkan mereka di rusun terdekat tidak terpenuhi. Kecuali, warga memang bersedia dengan sukarela tinggal di rusun yang jauh dari tempat asalnya.

"Jika sisanya ditampung di Rusun Cipinang Besar atau di tempat lain, berarti janji untuk relokasi terdekat tidak terwujud," ujar dia.

Menanggapi Syarif, Lurah Kampung Pulo Bambang Pangestu pernah mengatakan bahwa rusun telah dibangun terlebih dahulu sebelum mengetahui jumlah peta bidang. Berdasarkan saran ahli, jumlah tingkat rusun serta tower yang bisa dibangun di Jalan Jatinegara Barat maksimal adalah 16 lantai. Jika dijumlahkan, total unit yang tersedia adalah 520 unit.

"Kebetulan jumlahnya sama dengan jumlah peta bidang," ujar dia.

Belum ada solusi jitu

Kompleksitas permasalahan yang timbul pasca-pembongkaran juga disadari oleh Pemerintah Provinsi DKI. Permasalahan kecil yang mendasar ini menjadi perhatian penuh dan masih dicari solusinya oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Sekarang begini, unit rusun yang dibuat di Rusun Jatinegara Barat ekuivalen dengan bidang tanah di Kampung Pulo. Unit rusunnya ada 520, tetapi jumlah KK ada 916. Hampir dua kali lipat. Memang belum semua penuh, masih sisa 60 unit. Tetapi, kalau masing-masing diberi satu unit, pasti tidak akan cukup," kata Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta Ika Lestari Aji kepada Kompas.com, Sabtu (29/8/2015).

Ika mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum menentukan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Salah satu yang kemungkinan menjadi opsi adalah memasukkan semua warga Kampung Pulo terlebih dahulu ke Rusun Jatinegara Barat. Dengan demikian, kemungkinan ada satu unit rusun yang akan ditempati oleh lebih dari satu KK. Langkah ini dianggap merupakan jalan keluar terbaik meski Pemprov DKI punya unit rusun di tempat lain yang bisa diberikan untuk warga Kampung Pulo, seperti Rusun Pulo Gebang dan Rusun Cipinang Besar Selatan. Namun, hal itu tidak menjadi pilihan karena masih banyak warga penertiban dari wilayah lain yang harus menempati unit rusun di sana.