Kenapa Pemprov DKI Terus Beri Penyertaan Modal untuk BUMD Tiap Tahun?

"Kalau PT MRT kan memang diberikan dari tahun ke tahun, dana pendampingan ada, mereka dapat dana dari pemerintah pusat juga ada. Nah uangnya dari pusat sana, kita harus kasih dong karena pemberiannya lewat kita," ujar Heru ketika dihubungi, Minggu (20/9/2015).

Sementara untuk Bank DKI, Heru mengatakan BUMD itu sedang mematangkan rencana penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO). Berdasarkan perda induk, kata Heru, Bank DKI membutuhkan Rp 15 triliun jika ingin IPO. Sehingga, Pemprov DKI harus memberikan penyertaan modal agar target IPO tercapai.

"Bank DKI dalam perda induknya harus mencapai Rp 15 triliun kalau sampai mau IPO. Tujuannya kita ke sana, berarti kita masih ada utang dong. PMP harus diberikan," ujar Heru.

Bukan hanya soal target IPO, Heru juga mengatakan sejauh ini Bank DKI menjadi BUMD yang memberikan deviden terbesar untuk Pemprov DKI yaitu Rp 150 miliar. Meskipun, kata Heru, seharusnya Bank DKI bisa memberi lebih dari itu.

Heru pun menjamin bahwa pemberian PMP terhadap Bank DKI juga tetap mempertimbangkan kinerja mereka. Jika Pemprov DKI jadi memberikan penyertaan modal hingga Rp 1 triliun kepada Bank DKI, mereka harus mampu menyelesaikan berbagai persoalan. Persoalan itu, antara lain, jumlah non performing loan (NPL) atau kredit macet.

"Sehingga kalau kita kasih Rp 1 triliun, mereka harus berkinerja baik. Contohnya dengan mewujudkan permintaan Gubernur tentang e-money, sistem cashless dan peningkatan sistem teknologinya," ujar Heru.

Untuk PT Transjakarta, Heru mengatakan bahwa PMP kepada mereka harus dilakukan. Sebab, berbeda dengan BUMD lainnya, PT Transjakarta selalu melakukan belanja tiap hari untuk operasional bus mereka. Belum lagi adanya public service obligation (PSO) yang digunakan untuk menyubsidi tiket masyarakat.

"Karena mereka kan pelayanan umum, kalau enggak dikasih PMP nanti enggak jalan dong," ujar dia.

Sementara untuk PT Jakarta Propetindo, Heru mengatakan proyek yang dikerjakannya begitu banyak. Dari proyek mercusuar hingga apartemen yang akan digunakan untuk penginapan atlet saat Asian Games.

"PMP Rp 1 triliun itu enggak cukup (untuk PT Jakpro), makanya tahun depat dia dapat PMP lagi," ujar Heru.