DPRD Tolak Beri Modal untuk BUMD yang Simpan Uang di Luar Bank DKI

Bestari mengatakan, BUMD harus memaksimalkan Bank DKI yang juga merupakan BUMD.

"Sekarang kan kita punya bank sendiri, kok kayaknya bank kita enggak dimaksimalkan. Duit rakyat Jakarta diletakkan di bank lain, ngapain? Kalau dia enggak bisa, kita enggak akan setujui beri mereka PMP," ujar Bestari di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Kamis (22/10/2015).

Bestari mengatakan, tidak ada pengecualian soal jenis dana yang disimpan di bank selain Bank DKI.

BUMD memang beralasan bahwa dana yang disimpan di luar Bank DKI berjumlah kecil dan hanya untuk membayar gaji.

"Untuk payroll-lah, untuk gajilah. Emangnya kalau pakai Bank DKI enggak bisa bayar gaji?" ujar Bestari.

Bestari menjelaskan, saat ini Banggar sedang meminta BUMD rincian dana yang mereka simpan di luar Bank DKI dan di dalam Bank DKI.

Data tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan dalam rapat Banggar mengenai keputusan pemberian PMP untuk BUMD.

Sebelumnya, petinggi-petinggi BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantah telah menyimpan sebagian besar dana perusahaan di bank selain Bank DKI. Kalaupun menyimpan di bank lain, mereka menyebut jumlahnya sangat kecil.

Direktur Keuangan PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Tukiyat mengatakan, dana mereka yang disimpan di bank selain Bank DKI hanya dana untuk pembayaran gaji.

"PT MRT sebagian besar di Bank DKI. Kalaupun ada sedikit di bank lain, itu untuk payroll. Untuk payroll itu kami simpan di salah satu bank BUMN pemerintah," ujar Tukiyat kepada Kompas.com, Rabu (21/10/2015).

Hal senada disampaikan Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Antonius Kosasih. Menurut dia, 90 persen dana perusahaannya disimpan di Bank DKI.

Adapun 10 persen dana yang tidak disimpan di Bank DKI adalah dana yang bersumber dari pendapatan transaksi elektronik dari perbankan lain yang menjadi rekanan PT Transjakarta.