Pegiat Antikorupsi: Kasus Setya Novanto Akumulasi Perilaku Anggota DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Pegiat antikorupsi, Roy Salam, mengatakan, selama satu tahun ini, masyarakat hanya dipertontonkan ulah negatif politisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Padahal, anggota DPR dibiayai dari uang rakyat.

"Mereka hanya bersilat lidah mulai dari keinginan mereka untuk melakukan revisi UU KPK," kata Roy di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (8/12/2015).

Aktivis dari Indonesia Budget Center (IBC) tersebut menambahkan, anggota DPR lebih mengedepankan individu daripada keinginan masyarakat.

"DPR juga sering kali tidak konsisten dalam perilakunya. Mereka bicara akan memberantas korupsi, tetapi bisa kita lihat aksi mereka malah membuka celah korupsi," kata Roy.

Salah satunya ialah dengan membuat rapat tertutup berkaitan dengan anggaran. Selain itu, lanjut Roy, kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden RI yang melibatkan Ketua DPR RI Setya Novanto dan sejumlah pengusaha merupakan akumulasi dari kekecewaan para pegiat antikorupsi.

"Kasus Setya Novanto akumulasi perilaku mereka selama ini yang hanya melindungi pribadi dan golongan, bukan memperjuangkaan kepentingan bangsa ini," kata Roy.

Roy tergabung dalam aksi pegiat antikorupsi di depan Gedung DPR/MPR. Massa mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap DPR terkait pemberantasan korupsi di Indonesia.