Ahok: Kalau di Pemprov DKI, Kabupaten/Kota Itu Enggak Ada Duitnya

Pasalnya, menurut Basuki, alokasi belanja tidak langsung selama ini lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung. (Baca: Tanggapan Ahok Disebut Fraksi PPP Susun RAPBD 2016 Seenaknya )

Artinya, alokasi belanja pegawai lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran untuk program pendidikan, antisipasi banjir, dan program lainnya.

Menurut dia, besarnya anggaran belanja pegawai Pemprov DKI tersebut dikarenakan Pemprov DKI yang membayarkan biaya pegawai di tingkat kabupaten/kota.

"Kalau di Pemprov DKI, kabupaten/kota itu enggak ada duitnya. Jadi kami susun sampai ke bawah dan ini prestasi lho, belanja tidak langsungnya hanya 41 persen," kata Basuki di gedung DPRD DKI, Sabtu (19/12/2015).

Hal ini berbeda dengan provinsi kain yang hanya membiayai pegawai tingkat provinsi.

"Kalau provinsi lain, dia bayar gaji pegawai itu tidak mengurus gaji pegawai kabupaten/kota dan itu harus dibedain," ujar Basuki.

Pada RAPBD 2016 yang diajukan, Pemprov DKI mengalokasi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 24,51 triliun. (Baca: Paripurna Pembahasan RAPBD DKI Diwarnai Interupsi untuk Ahok)

Anggaran tersebut meliputi belanja pegawai sebesar Rp 17,93 triliun, belanja bunga sebesar Rp 30 miliar, belanja subsidi sebesar Rp 1,61 triliun, dan belanja hibah sebesar Rp 1,99 triliun.