Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Saefullah Tak Berikan PMP untuk PD Dharma Jaya

Kompas.com - 25/01/2016, 18:38 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Daerah yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta Saefullah menyatakan, pemberian dana penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk PD Dharma Jaya tidak ada dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) 2016.

Hal itulah yang melatarbelakangi pihaknya tak jadi mengusulkan PMP untuk perusahaan yang bergerak di bidang distribusi daging itu.

Menurut Saefullah, mengusulkan anggaran yang tidak tercantum dalam RKPD berpotensi memunculkan serangan dari DPRD.

"Yang jelas kita semua sekarang taat asas. Sesuatu yang tidak ada di RKPD, jangan dimasukkin. Nanti kita kena serang DPRD. Kita kan jaga-jaga komitmen," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/1/2016).

Tidak hanya itu, Saefullah menyebut bahwa analisis investasi yang diserahkan PD Dharma Jaya pada 22 Desember 2015 tidak lengkap.

"Kalau dari awal enggak lengkap, akuin saja enggak lengkap. Kalau dipaksain sekarang, susah juga. Melanggar, kalau melanggar gimana melanggar," ujar dia.

Oleh karena itu, Saefullah meminta direksi PD Dharma Jaya untuk tidak panik. Menurut dia, PMP masih bisa diusulkan pada APBD Perubahan 2016 pada pertengahan tahun mendatang.

"Jadi, kenapa harus 'kebakaran jenggot'. Sabar gitu lho. Kalau daging mahal, dicari penyebabnya apa. Bukan itu satu-satunya (karena tidak adanya PMP)," kata Saefullah.

PD Dharma Jaya gagal mendapatkan PMP sebesar Rp 50 miliar pada APBD 2016. Penyebabnya, TAPD menilai perusahaan itu tidak menyerahkan analisis investasinya.

Di sisi lain, Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi membantah hal itu. Menurut dia, PD Dharma Jaya sudah menyerahkan analisis investasi sejak 22 Desember 2015.

"Kami pada 22 Desember 2015 memberikan analisis investasi Kepada BPKAD (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Heru Budi Hartono)," kata dia saat dihubungi, Kamis (21/1/2016).

Marina mengatakan, pada 8 Januari 2016, Heru menyebut bahwa analisis investasi yang dibuat oleh Dharma Jaya sudah lengkap. Karena itu, ia heran kenapa tiba-tiba perusahaannya itu tidak mendapatkan PMP.

"Pada 8 Januari 2016 mendapatkan kabar dari pihak BPKAD bahwa analisis investasi kami dinyatakan layak untuk mendapatkan suntikan modal. Tetapi, pada 12 Januari 2016, TAPD dan Banggar mencoret PMP kami," ujar Marina.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketika Ahok Bicara Solusi Masalah Jakarta hingga Dianggap Sinyal Maju Cagub DKI...

Ketika Ahok Bicara Solusi Masalah Jakarta hingga Dianggap Sinyal Maju Cagub DKI...

Megapolitan
Kelakuan Pria di Tanah Abang, Kerap Makan di Warteg tapi Bayar Sesukanya Berujung Ditangkap Polisi

Kelakuan Pria di Tanah Abang, Kerap Makan di Warteg tapi Bayar Sesukanya Berujung Ditangkap Polisi

Megapolitan
Viral Video Maling Motor Babak Belur Dihajar Massa di Tebet, Polisi Masih Buru Satu Pelaku Lain

Viral Video Maling Motor Babak Belur Dihajar Massa di Tebet, Polisi Masih Buru Satu Pelaku Lain

Megapolitan
Personel Gabungan TNI-Polri-Satpol PP-PPSU Diterjunkan Awasi RTH Tubagus Angke dari Prostitusi

Personel Gabungan TNI-Polri-Satpol PP-PPSU Diterjunkan Awasi RTH Tubagus Angke dari Prostitusi

Megapolitan
Tumpahan Oli di Jalan Juanda Depok Rampung Ditangani, Lalu Lintas Kembali Lancar

Tumpahan Oli di Jalan Juanda Depok Rampung Ditangani, Lalu Lintas Kembali Lancar

Megapolitan
Warga Minta Pemerintah Bina Pelaku Prostitusi di RTH Tubagus Angke

Warga Minta Pemerintah Bina Pelaku Prostitusi di RTH Tubagus Angke

Megapolitan
Jakarta Disebut Jadi Kota Global, Fahira Idris Sebut   Investasi SDM Kunci Utama

Jakarta Disebut Jadi Kota Global, Fahira Idris Sebut Investasi SDM Kunci Utama

Megapolitan
Kilas Balik Benyamin-Pilar di Pilkada Tangsel, Pernah Lawan Keponakan Prabowo dan Anak Wapres, Kini Potensi Hadapi Kotak Kosong

Kilas Balik Benyamin-Pilar di Pilkada Tangsel, Pernah Lawan Keponakan Prabowo dan Anak Wapres, Kini Potensi Hadapi Kotak Kosong

Megapolitan
Jejak Kekerasan di STIP dalam Kurun Waktu 16 Tahun, Luka Lama yang Tak Kunjung Sembuh...

Jejak Kekerasan di STIP dalam Kurun Waktu 16 Tahun, Luka Lama yang Tak Kunjung Sembuh...

Megapolitan
Makan dan Bayar Sesukanya di Warteg Tanah Abang, Pria Ini Beraksi Lebih dari Sekali

Makan dan Bayar Sesukanya di Warteg Tanah Abang, Pria Ini Beraksi Lebih dari Sekali

Megapolitan
Cerita Pelayan Warteg di Tanah Abang Sering Dihampiri Pembeli yang Bayar Sesukanya

Cerita Pelayan Warteg di Tanah Abang Sering Dihampiri Pembeli yang Bayar Sesukanya

Megapolitan
Cegah Praktik Prostitusi, Satpol PP DKI Dirikan Tiga Posko di RTH Tubagus Angke

Cegah Praktik Prostitusi, Satpol PP DKI Dirikan Tiga Posko di RTH Tubagus Angke

Megapolitan
Oli Tumpah Bikin Jalan Juanda Depok Macet Pagi Ini

Oli Tumpah Bikin Jalan Juanda Depok Macet Pagi Ini

Megapolitan
RTH Tubagus Angke Jadi Tempat Prostitusi, Komisi D DPRD DKI: Petugas Tak Boleh Kalah oleh Preman

RTH Tubagus Angke Jadi Tempat Prostitusi, Komisi D DPRD DKI: Petugas Tak Boleh Kalah oleh Preman

Megapolitan
DPRD DKI Minta Warga Ikut Bantu Jaga RTH Tubagus Angke

DPRD DKI Minta Warga Ikut Bantu Jaga RTH Tubagus Angke

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com