Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Istilah Deparpolisasi Itu Lucu

Kompas.com - 10/03/2016, 11:47 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai istilah deparpolisasi, yang didengungkan belakangan ini terkait dengan langkahnya untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lewat jalur independen, sudah salah kaprah dan tidak tepat.

Menurut dia, deparpolisasi merupakan upaya untuk menghilangkan keberadaan partai politik.

"Istilah deparpolisasi lucu. Deparpolisasi itu kan menghilangkan partai, sama saja menghilangkan negara. Kalau ada yang seperti itu, saya akan maju melawan," kata Basuki alias Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/3/2016).

Menurut Ahok, munculnya calon independen dalam pemilihan kepala daerah tidak bisa serta-merta disamakan dengan upaya deparpolisasi karena adanya calon independen tidak lepas dari adanya persetujuan partai politik yang ada di DPR.

Ahok memprediksi, alasan para politisi yang mengesahkan adanya calon independen dalam pilkada karena para politisi ingin memperbaiki partainya.

"Parpol waras menyetujui adanya calon independen karena parpol waras sadar partainya bagus, tetapi dikuasai orang-orang yang kurang bagus," ujar dia.

Ia kemudian mencontohkan sebuah partai yang terlalu didominasi para petinggi partainya. Menurut Ahok, adanya calon independen justru untuk menghilangkan budaya tersebut.

"Jadi, adanya calon independen justru untuk menyehatkan parpol agar tidak dimonopoli oleh orang-orang tertentu yang mengatasnamakan parpol," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai adanya upaya deparpolisasi yang dibangun di Indonesia. Indikator itu, kata dia, dilihat dari adanya upaya untuk meniadakan peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah. (Baca: Tanggapi Teman Ahok, PDI-P Akan Lawan Deparpolisasi)

Hal ini disampaikan Prasetio saat menanggapi langkah relawan pendukung Ahok, yaitu komunitas Teman Ahok, yang gencar mengupayakan agar Ahok maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen alias tidak melalui partai politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Marak Pelat Nomor Palsu di Jakarta, Pedagang: Saya Enggak Berani Kalau Tak Sesuai STNK

Marak Pelat Nomor Palsu di Jakarta, Pedagang: Saya Enggak Berani Kalau Tak Sesuai STNK

Megapolitan
Kabel di Jalan Ahmad Yani Bogor Semrawut, Warga Khawatir Bahayakan Pengguna Jalan

Kabel di Jalan Ahmad Yani Bogor Semrawut, Warga Khawatir Bahayakan Pengguna Jalan

Megapolitan
Cita-cita sejak Kecil Buat Pemilik Pajero Dikejar Polisi di Tol Jatiasih lalu Ditilang

Cita-cita sejak Kecil Buat Pemilik Pajero Dikejar Polisi di Tol Jatiasih lalu Ditilang

Megapolitan
Bocah di Bekasi Tewas di Lubang Galian Air, Polisi Temukan Indikasi Praktik Dukun di Rumah Pelaku

Bocah di Bekasi Tewas di Lubang Galian Air, Polisi Temukan Indikasi Praktik Dukun di Rumah Pelaku

Megapolitan
Tolak Tapera, Pekerja Singgung Kasus Korupsi Asabri dan Jiwasraya

Tolak Tapera, Pekerja Singgung Kasus Korupsi Asabri dan Jiwasraya

Megapolitan
Bocah di Bekasi yang Ditemukan Dalam Lubang Galian Air Diduga Tewas karena Dibekap

Bocah di Bekasi yang Ditemukan Dalam Lubang Galian Air Diduga Tewas karena Dibekap

Megapolitan
Saat Orang Berlomba-lomba Ingin Jadi Pejabat di Jalanan, Gunakan Pelat Dinas Palsu agar Bebas Hambatan...

Saat Orang Berlomba-lomba Ingin Jadi Pejabat di Jalanan, Gunakan Pelat Dinas Palsu agar Bebas Hambatan...

Megapolitan
Tolak Tapera, Warga: Kesannya kayak Dipaksa Punya Rumah, padahal Masih Banyak Kebutuhan Lain

Tolak Tapera, Warga: Kesannya kayak Dipaksa Punya Rumah, padahal Masih Banyak Kebutuhan Lain

Megapolitan
Dharma Pongrekun-Kun Wardana Diminta Perbaiki Data 500.000 Pendukung untuk Bisa Maju pada Pilkada DKI 2024

Dharma Pongrekun-Kun Wardana Diminta Perbaiki Data 500.000 Pendukung untuk Bisa Maju pada Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Pemerintah Disarankan Memperbesar Subsidi Rumah Dibanding Mewajibkan Tapera

Pemerintah Disarankan Memperbesar Subsidi Rumah Dibanding Mewajibkan Tapera

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 3 Juni 2024

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 3 Juni 2024

Megapolitan
Hilang 3 Hari, Bocah Perempuan di Bekasi Ditemukan Tewas di Dalam Lubang Galian Air

Hilang 3 Hari, Bocah Perempuan di Bekasi Ditemukan Tewas di Dalam Lubang Galian Air

Megapolitan
Warga: Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah, Masyarakat Cuma Jadi Roda Pemenuh Hasrat Kekuasaan

Warga: Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah, Masyarakat Cuma Jadi Roda Pemenuh Hasrat Kekuasaan

Megapolitan
Daftar Lokasi SIM Keliling Jakarta 3 Juni 2024

Daftar Lokasi SIM Keliling Jakarta 3 Juni 2024

Megapolitan
Dharma Pongrekun Diberi Waktu hingga 7 Juni 2024 untuk Memperbaiki Berkas Syarat Maju pada Pilkada DKI

Dharma Pongrekun Diberi Waktu hingga 7 Juni 2024 untuk Memperbaiki Berkas Syarat Maju pada Pilkada DKI

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com