Kemesraan PDI-P dengan Ahok yang Mulai Bergoyang

JAKARTA, KOMPAS.com — Hubungan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tengah goyah lantaran keputusan Basuki maju melalui jalur independen bersama Teman Ahok untuk Pilkada DKI 2017.

Beberapa kader partai berlambang banteng moncong putih itu pun merasa Basuki atau Ahok meninggalkan PDI-P. Padahal, PDI-P-lah yang mengusung Ahok bersama Joko Widodo pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2012.

Hingga akhirnya, Ahok menjadi Gubernur DKI. Salah satu contohnya adalah Eva Kusuma Sundari. Berbagai pernyataan Ahok dinilai telah mengecewakan PDI-P, mulai dari permintaan izin kepada Teman Ahok hingga permintaan kepada Djarot Saiful Hidayat untuk keluar dari PDI-P.

"PDI-P tidak meninggalkan Ahok. Ahok yang ninggalin PDI-P, tidak mau daftar sesuai SOP. Terlebih lagi, Ahok minta PDI-P nurut syarat Teman Ahok supaya Djarot keluar dari PDI-P, atau PDI-P harus terima Heru (Heru Budi Hartono)," kata Eva, Rabu (16/3/2016) siang.

"Serangan" PDI-P

Pandangan serupa juga diungkapkan Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira. Ia merasa ditinggalkan oleh Ahok. Andreas merasa kecewa dengan berbagai pernyataan Ahok yang menuntut agar PDI-P segera memutuskan sikap resmi terkait Pilkada DKI dan lain-lain.

"Kalau dia bicara minta kepastian kepada Bu Mega, itu bukan pada posisinya. Tata krama dan etikanya di mana?" kata Andreas.

Kalaupun Ahok nantinya memutuskan mau kembali didukung PDI-P, mekanisme partai akan tetap dijalankan, mulai dari mekanisme proses penjaringan, melalui beberapa tahapan, hingga akhirnya berakhir pada keputusan apakah kandidat tersebut akan diusung atau tidak.

"Kalau dia mau atur partai, pasti enggak mungkin. Kok jadi kebalik. Kesannya tidak paham prosedur. Kita jadi enggak simpatik kalau caranya seperti itu," ucap Andreas. (Baca: Politisi PDI-P Anggap Potensi Menang Ahok Digerus Relawan)

Di sisi lain, PDI-P memperhitungkan Ahok menjadi calon gubernur yang akan diusung. Namun, berbagai pernyataan, tuntutan, serta pernyataan Teman Ahok membuat beberapa kader PDI-P kecewa. Bahkan, Andreas menyebut PDI-P masih bisa mencari calon lain untuk diusung sebagai pesaing Ahok.

Andreas meyakini elektabilitas Ahok yang tinggi di berbagai survei saat ini masih bisa berubah seiring munculnya calon-calon baru nantinya.

"Kader PDI-P kan banyak (yang bisa melawan ahok). Jangan merasa I'm the only man," kata Andreas. (Baca: Tanggapi Teman Ahok, PDI-P Akan Lawan Deparpolisasi)

Puncaknya, saat PDI-P mendukung wacana Komisi II DPR RI memperberat syarat pencalonan independen pada pilkada. Banyak pihak menganggap wacana ini untuk menjegal pencalonan Ahok pada Pilkada DKI 2017.

Komisi II DPR RI berwacana merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yakni mengubah syarat bagi calon independen menjadi 10-15 persen atau yang kedua 15-20 persen dari daftar pemilih tetap (DPT).

Sebelumnya, pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK), syarat untuk menjadi calon independen adalah 6,5-10 persen dari jumlah DPT pemilu sebelumnya.