"Disebutkan Sunny Tanuwidjaja dalam BAP, tapi Tidak Disebutkan Kesalahannya"

JAKARTA, KOMPAS.com - Mohamad Sanusi menyebut nama staf Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Sunny Tanuwidjaja, dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kuasa hukumnya, Krisna Murti, lantas mempertanyakan peran Sunny terkait pembahasan raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara dan revisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.

"Waktu BAP disebutkan ada pembicaraan Bang Uci (Sanusi) dengan Sunny. Pembicaraan terkait raperda, kaya Sunny, 'kenapa ya kok raperda belum beres-beres nih?' Bang Uci jawab, 'tanyakan saja teman-teman (anggota DPRD DKI lainnya), jangan tanyakan ke saya'," kata Krisna dalam acara Aiman yang ditayangkan oleh Kompas TV, Senin (11/4/2016) malam.

Ia pun mempertanyakan peran Sunny yang bertanya perihal pembahasan raperda tersebut kepada Sanusi. Sebab, di satu sisi, Sunny bukanlah legislatif, eksekutif, maupun bagian badan hukum.

Hanya saja, Krisna mengaku tidak mengetahui kapan pertemuan antara Sanusi dengan Sunny terjadi.

"Kalau pembahasan raperda dilakukan di telepon, tidak ketemu, percakapan di telepon," kata Krisna.

Menurut Sanusi, lanjut Krisna, Sunny kerap mengatur hubungan Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta.

"Ngaturlah bagaimana bisa nyambung antara pemda dengan legislatif. Saya juga belum paham kenapa Sunny hadir dalam pembahasan ini, belum dirincikan oleh klien kami."

"Disebutkan Sunny Tanuwidjaja dalam BAP, tapi tidak disebutkan kesalahannya," kata Krisna.

Di sisi lain, Sunny mengaku mengontak Sanusi pada Februari 2016 lalu. Kontak tersebut berhubungan dengan dua raperda terkait reklamasi.

"Kalau kontak, betul seperti yang Pak Sanusi sebut. Memang saya kontak dia, kenapa?" ujar Sunny di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (11/4/2016).

Sunny mengatakan, kontak dengan Sanusi tersebut dilakukannya ketika Bappeda telah menyerahkan draf raperda tentang Tata Ruang kepada DPRD DKI. Namun, DPRD DKI belum juga menyelesaikan pembahasan raperda tersebut.

KPK kini telah mengajukan pencegahan ke luar negeri Sunny kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.