Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/04/2016, 17:18 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meyakini mereka telah melaksanakan audit terhadap proses pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI pada 2014 secara profesional dan sesuai dengan standar pedoman yang berlaku.

Karena itu, mereka yakin merupakan pihak yang benar terkait polemik pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI pada 2014. Baca: BPK: Data Kami kan Data dari Pemprov DKI.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Keuangan Negara BPK RI Bachtiar Arif menanggapi berbagai tudingan yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Pernyataan kami (menanggapi Ahok), BPK yang benar," kata Bachtiar di Kantor BPK RI, Rabu (13/5/2016).

Menurut Bachtiar, dalam setiap proses audit, BPK selalu melihat fakta dan kriteria. Data yang didapat dari fakta kemudian dibandingkan dengan kriteria yang mereka terapkan. (Baca: Ahok: Laporan BPK soal RS Sumber Waras Itu Menipu)

Proses itulah yang disebut Bachtiar juga mereka terapkan dalam audit terhadap pembelian Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI pada 2014.

"Bagaimana harga itu dibentuk untuk pembelian RS Sumber Waras dan kami bandingkan dengan kriteria yang seharusnya," ujar dia. (Baca: Dianggap "Ngaco" oleh Ahok, Ini Kata Ketua BPK)

"Seperti apa fakta dan kriterianya, tentu tidak bisa kami buka karena sedang ada proses penegakan hukum oleh KPK," ucap Bachtiar.

Sebelum dan setelah pemanggilannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa kemarin, Ahok memang gencar melontarkan berbagai tudingan ke BPK. Pernyataan yang terbaru adalah saat ia menganggap hasil audit BPK terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras menipu.

Menurut Ahok, temuan kerugian negara dalam kasus Sumber Waras tidak masuk akal. BPK membandingkan pembelian dari PT Ciputra Karya Utama yang memakai harga pasar dengan Pemprov DKI Jakarta yang membeli dengan harga nilai jual obyek pajak (NJOP).

"Dibandingkan harga pasar, (harga dari) saya lebih murah. Lagi, kamu sudah enggak fair, menipu," kata Ahok di Balai Kota tadi pagi. (Baca: Ahok: Saya Doakan Pimpinan BPK Panjang Umur, Bisa Lihat Saya Jadi Presiden)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke 'Call Center' dan Medsos

Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke "Call Center" dan Medsos

Megapolitan
Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Megapolitan
Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Megapolitan
Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Megapolitan
Kecelakaan yang Libatkan Mobil Dinas Polda Jabar di Tol MBZ Diselesaikan secara Kekeluargaan

Kecelakaan yang Libatkan Mobil Dinas Polda Jabar di Tol MBZ Diselesaikan secara Kekeluargaan

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Keroyok Mahasiswa yang Beribadah di Kontrakan Tangsel

Kronologi 4 Warga Keroyok Mahasiswa yang Beribadah di Kontrakan Tangsel

Megapolitan
Viral Video Pelecehan Payudara Siswi SMP di Bogor, Pelaku Diduga ODGJ

Viral Video Pelecehan Payudara Siswi SMP di Bogor, Pelaku Diduga ODGJ

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com