Ahok: Ada Perbedaan Aturan Dalam Melihat Pembelian Lahan Sumber Waras

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menilai ada perbedaan peraturan yang dipakai antara dirinya dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras.

Ahok mengungkapkan, dirinya memakai aturan Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2014 tentang Perubahan atas Aturan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sementara  BPK memakai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Perbedaan peraturan tersebut diprotes Ahok karena menghasilkan selisih audit dalam pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Saya juga protes selisih audit. BPK menggatakan ini melanggar prosedur, karena dia memaksa menggunakan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012. Harus bentuk tim sosialisai, kajian, baru beli, dan harus gunakan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Sebelum keluar UU Nomor 2 tahun 2012, kata Ahok, pemerintah hanya boleh membeli tanah sesuai harga NJOP. Kebijakan tersebut diduga sebagai penyebab kekalahan pemerintah dari swasta dalam proses pembelian tanah.

"Maka keluar undang-undang itu. Karena hampir semua ruas tol yang mau dibangun, gak bisa beli. Saya dulu sempat dengar, saya sudah keburu keluar (dari DPR RI), saya di Baleg (Badan Legislatif) dari ahli ekonom, akademisi menyampaikan undang-undang itu," kata Ahok.

Berbarengan dengan undang-undang itu, kemudian keluar Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam peraturan itu disebutkan pembelian tanah di bawah satu hektar dapat langsung dilakukan proses jual beli oleh instansi pemerintah demi efektivitas dan efisensi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

"Satu hektar kemudian diubah lagi menjadi lima hektar di 2014," kata Ahok.

Perubahan luas lahan tersebut diatur dalam Perpres Nomor 40 tahun 2014.

Ahok mengungkapkan BPK tak mau menganggap adanya Perpres tersebut.

"Itu yang saya protes. Saya membeli tanah dengan aturan Perpres, dia ngotot gunakan (UU 2012), ya salahlah. Ini yang gak bener. Gak ketemu dong. Kalau kamu udah memalsukan data," kata Ahok.