JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Kampung Luar Batang RW 04, yang terkena dampak penertiban, menceritakan kesulitan mereka dalam menghadapi penertiban kepada anggota Komisi A Gedung DPRD DKI Jakarta.
Seorang warga, Juhay, menceritakan bahwa anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa, langsung shock begitu mengetahui pasukan gabungan dari TNI, Polisi, dan Satpol PP akan turun dalam penertiban.
"Nenek dan paman saya gangguan jiwa. Tiba-tiba ada pemberitahuan bahwa tiga pilar akan turun. Ada polisi, satpol PP, TNI, nenek saya labgsung gemeteran Pak," ujar Juhay dalam pertemuan dengan Komisi A di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jumat (15/4/2016).
(Baca: Anak-anak Pasar Ikan Dipulihkan dari Trauma )
Setelah penertiban selesai, Juhay menceritakan kebingungan warga terkait unit hunian rusun yang mereka dapatkan.
Beberapa warga yang mendapat jatah rusun di Rawa Bebek, kata dia, mengaku kaget ketika melihat kondisi unit rusun yang menurut mereka hanya cukup untuk 4 orang.
"Dapurnya sudah kayak kandang monyet, coba bapak lihat deh ke rusun. Terus yang di Rusun Marunda, saat dapat kunci eh enggak bisa dibuka pintunya dan mesti didobrak. Pas sudah didobrak eh sudah ada orangnya," ujar Juhay.
Lalu, Juhay mencoba mendatangi Rusun Cakung untuk mengecek ketersediaan rusun. Ia pun kaget karena melihat warga lain yang sudah mendapat nomor undian, dilarang menurunkan barang oleh pengelola.
"Buktinya saya ada. Pengelola yang usir. Setelah saya hubungi camat dan lurah, alhamdulillah boleh masuk," ujar Juhay.
Ia juga mengaku di-pimpong pihak terkait untuk mendapatkan rusun. Juhay mengaku berkali-kali menghubungi lurah dan camat. Namun, sampai hari ini tidak ada jawaban.
Juhay mengatakan, sebenarnya sejak awal mereka bersedia untuk direlokasi. Namun, menurut dia, Pemprov DKI yang terkesan tidak siap sehingga mereka merasa tidak direlokasi dengan baik.
(Baca: Warga Pasar Ikan yang Bertahan di Perahu, Mengais Rezeki dari Puing Penggusuran)
Camat Penjaringan Abdul Khalit yang hadir dalam pertemuan ini mengakui bahwa memang ada miskomunikasi terkait penyaluran unit rusun.
Ia pun berjanji akan turun tangan untuk membantu Juhay. "Tinggal sabar saja dulu Pak. Kita sekarang juga lagi urus KK yang di atas perahu. Sabar saja dulu, nanti saya yang akan ke rusun membereskan," ujar Abdul.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Petra Lumbun tampak tidak puas dengan jawaban itu.
"Jangan enteng begitu ngomongnya Pak. Kan enggak semua harus ditangani langsung oleh camat, bisa suruh di bawah. Jangan disuruh nunggu begitu Pak," ujar Petra.