Pengamat Nilai Akan Banyak Penggusuran yang Dilakukan Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat perkotaan Yayat Supriatna menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan penggusuran terhadap warga yang tinggal di bantaran kali. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk normalisasi Sungai Ciliwung.

"Salah satu program pemerintah ke depan itu upaya normalisasi Sungai Ciliwung yang dimulai dari Manggarai ke ujung Jalan TB Simatupang yang panjangnya 18 kilometer. Jadi akan banyak lagi pembangunan rumah susun dan pemindahan (penggusuran), kemungkinan besar akan terjadi," ujar Yayat dalam sebuah diskusi di Kantor PWNU DKI Jakarta, Jalan Utan Kayu, Jakarta Timur, Kamis (21/4/2016).

Menurut Yayat, saat ini Pemprov DKI berpikir bahwa penanganan banjir hanya dapat dilakukan dengan merelokasi warga yang tinggal di bantaran kali. Sehingga, penggusuran dan relokasi tidak dapat dihindarkan.

"(Menurut pemerintah), penanganan banjir akan gagal kalau warga yang tinggal di bantaran tidak dipindahkan ke rumah susun," kata Yayat. (Baca: Penggusuran yang Dilakukan Ahok Dibandingkan dengan Era Jokowi)

Penggusuran semakin jelas akan dilakukan dengan melihat kesiapan Kota Jakarta dalam mengadakan lahan pembangunan rumah susun. Menurut Yayat, pembangunan rusun di Jakarta akan mendapat dukungan dari berbagai pihak.

"DKI (akan) dapat banyak dukungan terkait pembangunan rusun karena DKI dianggap yang paling siap dalam konteks penyediaan lahan untuk pembangunan rusun," tutur Yayat.

Insentif pengembang

Terlebih, lanjut Yayat, saat ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah mengeluarkan peraturan gubernur terkait pemberian insentif bagi pengembang.

"Pergub terkait kewajiban atau insentif bagi pengembang yang membangun fasilitas publik dengan insentif ketinggian lantai bangunan. Contohnya, pengembang yang membangun jalan baru di Semanggi, itu mendapat insentif penambahan ketinggian lantai bangunan. Sehingga, banyak bantuan dari pemerintah pusat dan pengembang," papar Yayat.