Rizal Ramli: Kenapa Kita Tidak Bikin "Fishing Village" atau "Green Fishing Village"?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan, reklamasi merupakan hal yang biasa dilakukan di seluruh dunia.

Meskipun memiliki risiko, hal tersebut dapat ditangani dengan perkembangan teknologi.

"Risiko bisa banjir, dampak lingkungan, dan sebagainya, tetapi teknologi itu sudah bisa mengurangi risiko tersebut. Tugas kita bagaimanA risiko itu bisa sekecil mungkin," ujar Rizal di kediamannya, Jalan Bangka IX, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Minggu (24/4/2016).

Selain itu, lanjut Rizal, yang terpenting dari reklamasi adalah adanya manfaat yang tidak hanya dirasakan pemerintah dan pengembang.

(Baca: Guru Besar IPB: Reklamasi Teluk Jakarta Silakan Lanjut, tetapi...)

Reklamasi harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Di masa lalu, teori pembangunan kita, pertumbuhan ekonomi, rakyat mudah-mudahan dapat tetesannya. (Tapi) kenyataannya rakyat tidak mendapat apa-apa, enggak dapat tetesan karena dari awal sudah digusur," kata Rizal.

Menurut Rizal, setelah digusur harus ada manfaat lain yang dirasakan masyarakat. Ia pun mencontohkan rencana pengembangan wisata Borobudur.

"Kami saat rapat kabinet di Yogja soal pengembangan daerah wisata Borobudur, kita ingin membuat wilayah Borobudur itu jadi wisata yang nyaman, yang tenang. Sehingga kalaupun ada rakyat yang perlu direlokasi 3 kilometer, rakyatnya mendapat dua kali luas tanah dari yang mereka miliki," papar Rizal.

(Baca juga: "Moratorium Reklamasi Jangan Hanya Jadi 'Penghibur' bagi Nelayan")

Selain itu, pemerintah rencananya ingin masyarakat diberi saham kolektif. Dengan demikian, ketika daerah wisata tersebut berkembang, masyarakat pun akan merasakan manfaatnya.

Pendekatan seperti itulah yang juga ingin diterapkan dalam reklamasi.

"Jangan digusur terus gak dapat apa-apa. Kenapa kita tidak bikin misalnya fishing village atau green fishing village, perkampungan nelayan yang hijau, yang bersih. Jadi rakyat juga menikmati proses pembangunan itu," ucap Rizal.

Sementara itu, untuk manfaat yang didapatkan pemerintah, Rizal menyebutkan bahwa reklamasi harus bisa mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan pendapatan negara.

"Bukan hanya swasta yang diuntungkan, tetapi negara juga harus diuntungkan. Apa keuntungan negara? Misalnya kontrol banjir bisa ditingkatkan, risiko banjir bisa dikurangi. Kerusakan lingkungan hidup bisa dikurangi. Pendapatan negara dari proses itu bisa ditingkatkan," katanya.

Saat ini, pemerintah telah menghentikan sementara reklamasi di Teluk Jakarta. (Baca juga: Ini Rekomendasi PDI-P soal Reklamasi Teluk Jakarta)

Surat penghentian sementara pun sudah ditandatangani Rizal. Moratorium dilakukan karena adanya indikasi kesalahan dalam proses tersebut.

"Ya kalau enggak (ada kesalahan), ya gak akan kita lakukan moratorium. Suratnya baru saya tanda tangani dua hari yang lalu. Kita harus audit. Banyak kan, ada beberapa yang melanggar aturan, yang izinnya belum punya, amdalnya udah bikin macam-macam, itu kita akan selesaikan," kata Rizal.