Soal Cagub DKI, PDI-P Akan Dengarkan Saran Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan mendengar masukan Presiden Joko Widodo perihal bakal calon gubernur yang akan diusung pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal ini diungkapkan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

"Ibu Ketum (Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri) akan mendengar (masukan) dari Presiden RI terkait hal ini," kata Hasto di kantor DPP PDI-P di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (21/7/2016).

Menurut Hasto, hubungan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat harus berjalan baik. Pilkada DKI Jakarta, lanjut dia, mendapat perhatian sangat luas dari masyarakat Indonesia.

Selain ibu kota, Jakarta juga merupakan pusat dinamika perpolitikan Indonesia.

"DPP PDI-P pun menaruh perhatian cukup besar kepada proses pengusungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Pilkada DKI Jakarta akan menjadi representasi pilkada di daerah lain se-Indonesia," kata Hasto.

Dia mengatakan, PDI-P tidak hanya menyiapkan calon pemimpin ibu kota saja. Partai itu juga menyiapkan program-program pembangunan yang mewakili keberagaman.

"Jakarta menjadi kota yang ramah terhadap tiap warga negara, serta menyiapkan pemimpin yang mampu mengatasi permasalahan kemacetan dan kemiskinan," kata Hasto.

DPP PDI-P sebelumnya melakukan fit and proper test terhadap 27 orang yang mendaftar pada penjaringan bakal calon gubernur DKI Jakarta. Beberapa orang yang mengikuti penjaringan PDI-P DKI Jakarta adalah  Yusril Ihza Mahendra, Sandiaga Uno, dan Benny Mokalu.

PDI-P kemudian memilih enam nama dari 27 nama yang mengikuti tes dan keenam nama itu akan dilaporkan kepada Megawati.

PDI-P memiliki 28 kursi di DPRD DKI Jakarta. Hanya partai berlambang banteng moncong putih itu yang bisa mengajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lainnya.