Rizal Ramli Akan Pelajari Usulan Kampung Susun dari Warga Bukit Duri

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, memberikan usulan rencana pembangunan kampung susun kepada Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli.

Usulan itu diberikan saat Rizal menghadiri upacara peringatan HUT ke-71 Republik Indonesia yang diselenggarakan warga di Bukit Duri Dipo, Rabu (17/8/2016).

"Jadi, warga sudah bermusyawarah bagaimana menata Bukit Duri dan bagus sekali, ditandatangani semua warga di sini," ujar Rizal seusai pelaksanaan upacara, Rabu (17/8/2016).

Rizal mengatakan, dia dan timnya akan mempelajari usulan pembangunan kampung susun di Bukit Duri tersebut. Dia menyebut akan memperbaiki usulan tersebut jika ada yang perlu ditambahkan demi perubahan pembangunan.

"Saya akan minta tim saya pelajari. Apa yang sudah bagus akan kami keep, apa yang perlu diperbaiki, kami perbaiki. Insya Allah ada perubahan yang akan kami lakukan," kata dia.

Menurut Rizal, program normalisasi Ciliwung memang bagus dilakukan untuk mencegah banjir. Namun, penggusuran yang dilakukan untuk merealisasikan normalisasi Ciliwung dinilainya tidak tepat.

Rizal mengatakan, sebaiknya yang dilakukan adalah penataan kota. Pemprov DKI Jakarta bisa membangun kampung susun atau apartemen di area rumah mereka saat ini sehingga warga tidak harus pindah rusun yang lokasinya jauh.

"Luas wilayah ini ada 2,3 hektar. Sebetulnya bisa ditata ulang, istilah akademiknya urban renewal, pembaharuan kota yang bisa dilakukan tanpa penggusuran," ucap Rizal.

Sebanyak 400 warga Bukit Duri yang akan terdampak penggusuran, lanjut Rizal, bisa mendapatkan apartemen seluas 50 meter persegi.

Sisanya, di lokasi rumah warga saat ini bisa dibangun taman bermain untuk anak-anak dan ditawarkan kepada pihak swasta.

"Sisanya tenderkan ke swasta, bisa dapat 25 juta per meter persegi. Kalau 1,5 hektar ditenderkan ke swasta, dapat lebih dari 400 miliar. Cukup untuk membiayai apartemen di sini, cukup untuk membiayai mencegah banjir," tuturnya.

Menurut Rizal, Pemprov DKI tidak berhak memindahkan warga ke Rusun Rawa Bebek yang jauh. Sebab, warga sudah tinggal puluhan tahun di sana dan membayar PBB setiap tahun.

"Mereka bayar PBB, disuruh pindah ke Rawa Bebek yang jauh sekali, yang susah buat cari makan, mesti bayar sewa Rp 1,2 juta plus-plus. Di sini bisa bangun buat mereka. Mereka dapat gratis, enggak perlu bayar uang sewa," kata Rizal.

(Baca juga: Sudah 42 KK Warga Bukit Duri Pindah ke Rusun Rawa Bebek)

Dia menambahkan, penggusuran yang dinilainya sebagai pembangunan pola orde baru ini harus diubah. Pembangunan yang dilakukan harus manusiawi dan melalui musyawarah bersama warga.

"Mind set kuasa kita bangun lebih manusiawi dan percaya Jakarta bisa kita ubah, perbaiki tanpa air mata," kata Rizal.