Pemerintah Diminta Lindungi Anak-anak dari Kelompok Minoritas

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan masyarakat dinilai berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada anak, terutama dari kelompok minoritas.

Hal itu menjadi pokok bahasan dalam Refleksi 26 Tahun Konvensi Hak Anak yang diselenggarakan Forum Dialog Antaragama untuk Kesejahteraan Holistik Anak (Fordakha) di Hotel Morrisey, Jakarta, Sabtu (19/11/2016).

"Penanganan konflik sosial atau konflik orang dewasa sering melupakan kondisi anak. Akibatnya, anak jadi korban berlapis, karena tidak mendapat haknya, termasuk fasilitas yang diberikan pemerintah," ujar koordinator Fordakha, Ilma Sovri Yanti.

Menurut Ilma, minoritas yang dimaksud tidak hanya terbatas pada kelompok agama atau kepercayaan tertentu, tetapi juga termasuk komunitas adat terpencil, bahkan anak-anak disabilitas.

Bahkan, minoritas juga terdapat pada kelompok yang terbentuk akibat adanya konflik. Misalnya, anak-anak yang orangtuanya yang mengalami konflik agraria, sehingga harus berpindah-pindah tempat.

Contoh lain, anak-anak dalam kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Karena kelompok tersebut tidak diterima oleh masyarakat mayoritas, penganut Gafatar terpaksa harus diasingkan dan berpindah-pindah tempat tinggal.

Terus anak-anak yang orang tuanya memiliki paham radikal dan dianggap sebagai keluarga teroris oleh masyarakat di lingkungannya.

"Ini mengganggu fungsi sosial, dan anak akan terganggu tumbuh kembangnya. Anak yang dikucilkan akan jadi anak pendiam yang tidak mampu melakukan sesuatu yang positif, atau bahkan timbul rasa dendam dan benci," kata Ilma.

Dalam hal ini, menurut Ilma, negara perlu memastikan anak-anak di kelompok minoritas mendapat hak yang sama dengan kelompok mayoritas.

Misalnya, hak mendapat kesehatan yang layak, pendidikan yang layak dan hak bersosialisasi dengan teman seusianya.

Masyarakat juga harus lebih peduli pada hak-hak anak untuk bertumbuh di lingkungan secara layak. Masyarakat harus menghindari pemberian label berupa stigma negatif kepada anak.

"Undang-undang Perlindungan Anak tidak hanya mengatur pemerintah pusat dan daerah, tetapi ada juga masyarakat dan keluarga. Semua punya tugas yang sama, hanya bagaimana bisa bersinergi," kata Ilma.