Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dokter Kartini Disebut Sering Adukan Atasannya, tetapi Tak Pernah Terbukti

Kompas.com - 23/11/2016, 14:32 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai (PPKP) DKI Jakarta Rita Sri menjelaskan soal adanya dugaan penyimpangan di internal PPKP. Rita mengatakan, dokter yang melaporkan ini kepada Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono sudah sering melaporkan dugaan-dugaan itu.

"Itu sudah kegiatan rutin dia setiap tahun dan setiap ada pimpinan baru, dia pasti melaporkan hal serupa," ujar Rita ketika dihubungi, Rabu (23/11/2016).

Rita mengatakan, pimpinan PPKP sebelum dia juga dilaporkan oleh dokter itu. Namun, sampai sekarang tuduhannya tidak pernah terbukti.

Rita menolak menjelaskan lebih lanjut mengenai dugaan penyimpangan yang dilaporkan dokter bernama Kartini itu. Dia memilih untuk menunggu hasil investigasi Inspektorat DKI.

"Kalau mau tanya benar apa enggaknya, kita tunggu saja karena saya enggak bisa melangkahi Inspektorat DKI," ujar Rita.

Rita hanya memastikan bahwa semua pegawai di PPKP sudah bekerja sesuai prosedur. Siang ini, Rita dan Kepala Dinas Kesehatan DKI Koesmedia sudah dipanggil untuk menghadap Sumarsono.

Koesmedi juga mengatakan bahwa dokter Kartini sudah sering membuat laporan-laporan penyimpangan. Namun, setelah ditelusuri, tidak pernah ada penyimpangan atas laporan yang dia lakukan.

"Tidak ada sesuatu yang aneh. Semua dokumen ada, bukti pemeriksaan ada," ujar Koesmedi.

Koesmedi juga menyerahkan masalah ini kepada Inspektorat DKI. Kartini melapor soal dugaan penyimpangan kepada Sumarsono tadi pagi.

Kata Sumarsono, Kartini melaporkan adanya kegiatan yang dianggarkan, padahal tidak dibutuhkan. Kemudian, ada tenaga honorer yang menerima gaji tidak sesuai dengan yang dicatat di pengeluaran.

"Lalu dia kan programkan 'Sehat Tanpa Obat', tapi di sisi lain kegiatan itu justru banyak obat. Ini kan kontradiktif. Mungkin dia curiga kenapa ada obat-obat yang enggak perlu tapi dipaksakan ke pegawai," ujar Soni.

Soni tidak mau langsung mengamil keputusan sebelum ada hasil penyelidikan dari Inspektorat DKI. Sebab, bisa saja laporan Kartini bersifat emosional.

"Dia datang karena emosional dari kemarin. Terus infonya ada tekanan, intimidasi dari SMS yang dia terima. Sebagai orangtua di DKI, saya harus bisa menampung keluhan itu," ujar Soni.

Kompas TV Dinkes DKI Jakarta: Kelangkaan Vaksin Sejak 2014
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Tunjuk Perumnas untuk Kelola Rumah Subsidi agar Tepat Sasaran

Pemerintah Diminta Tunjuk Perumnas untuk Kelola Rumah Subsidi agar Tepat Sasaran

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Rumah Subsidi Pemerintah di Jarah, Pengamat : Bank dan Pemilik Tak Peduli Nilai Bangunan | Calon Pengantin Ditipu WO

[POPULER JABODETABEK] Rumah Subsidi Pemerintah di Jarah, Pengamat : Bank dan Pemilik Tak Peduli Nilai Bangunan | Calon Pengantin Ditipu WO

Megapolitan
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Coret Pengembang Rumah Subsidi yang Bermasalah

Pemerintah Diminta Evaluasi dan Coret Pengembang Rumah Subsidi yang Bermasalah

Megapolitan
Kepiluan Calon Pengantin di Bogor Kena Tipu WO, Dekorasi dan Katering Tak Ada pada Hari Pernikahan

Kepiluan Calon Pengantin di Bogor Kena Tipu WO, Dekorasi dan Katering Tak Ada pada Hari Pernikahan

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Rabu 26 Juni 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Rabu 26 Juni 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
Rute KA Jayakarta dan Tarifnya 2024

Rute KA Jayakarta dan Tarifnya 2024

Megapolitan
PKB Harap Kadernya Duet dengan Anies di Pilkada Jakarta, tapi Tak Paksakan Kehendak

PKB Harap Kadernya Duet dengan Anies di Pilkada Jakarta, tapi Tak Paksakan Kehendak

Megapolitan
Cegah Judi Online, Kapolda Metro Jaya Razia Ponsel Anggota

Cegah Judi Online, Kapolda Metro Jaya Razia Ponsel Anggota

Megapolitan
Akhir Hidup Tragis Pedagang Perabot di Duren Sawit, Dibunuh Anak Kandung yang Sakit Hati Dituduh Maling

Akhir Hidup Tragis Pedagang Perabot di Duren Sawit, Dibunuh Anak Kandung yang Sakit Hati Dituduh Maling

Megapolitan
Bawaslu Depok Periksa Satu ASN yang Diduga Hadiri Deklarasi Dukungan Imam Budi Hartono

Bawaslu Depok Periksa Satu ASN yang Diduga Hadiri Deklarasi Dukungan Imam Budi Hartono

Megapolitan
Nasdem Tunggu Arahan Surya Paloh soal Pilkada Jakarta, Akui Nama Anies Masuk Rekomendasi

Nasdem Tunggu Arahan Surya Paloh soal Pilkada Jakarta, Akui Nama Anies Masuk Rekomendasi

Megapolitan
Calon Siswa Tak Lolos PPDB Jalur Zonasi di Depok, padahal Rumahnya Hanya 794 Meter dari Sekolah

Calon Siswa Tak Lolos PPDB Jalur Zonasi di Depok, padahal Rumahnya Hanya 794 Meter dari Sekolah

Megapolitan
Hendak Lanjutkan Koalisi, Parpol KIM Disebut Belum Teken Kerja Sama untuk Pilkada Jakarta

Hendak Lanjutkan Koalisi, Parpol KIM Disebut Belum Teken Kerja Sama untuk Pilkada Jakarta

Megapolitan
Nasdem Harap Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Bisa Dipasangkan dengan Anies atau Sahroni

Nasdem Harap Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Bisa Dipasangkan dengan Anies atau Sahroni

Megapolitan
Ditanya soal PKS Usung Anies di Pilkada Jakarta, Demokrat Prioritaskan Koalisi Indonesia Maju

Ditanya soal PKS Usung Anies di Pilkada Jakarta, Demokrat Prioritaskan Koalisi Indonesia Maju

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com