JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai (PPKP) DKI Jakarta Rita Sri menjelaskan soal adanya dugaan penyimpangan di internal PPKP. Rita mengatakan, dokter yang melaporkan ini kepada Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono sudah sering melaporkan dugaan-dugaan itu.
"Itu sudah kegiatan rutin dia setiap tahun dan setiap ada pimpinan baru, dia pasti melaporkan hal serupa," ujar Rita ketika dihubungi, Rabu (23/11/2016).
Rita mengatakan, pimpinan PPKP sebelum dia juga dilaporkan oleh dokter itu. Namun, sampai sekarang tuduhannya tidak pernah terbukti.
Rita menolak menjelaskan lebih lanjut mengenai dugaan penyimpangan yang dilaporkan dokter bernama Kartini itu. Dia memilih untuk menunggu hasil investigasi Inspektorat DKI.
"Kalau mau tanya benar apa enggaknya, kita tunggu saja karena saya enggak bisa melangkahi Inspektorat DKI," ujar Rita.
Rita hanya memastikan bahwa semua pegawai di PPKP sudah bekerja sesuai prosedur. Siang ini, Rita dan Kepala Dinas Kesehatan DKI Koesmedia sudah dipanggil untuk menghadap Sumarsono.
Koesmedi juga mengatakan bahwa dokter Kartini sudah sering membuat laporan-laporan penyimpangan. Namun, setelah ditelusuri, tidak pernah ada penyimpangan atas laporan yang dia lakukan.
"Tidak ada sesuatu yang aneh. Semua dokumen ada, bukti pemeriksaan ada," ujar Koesmedi.
Koesmedi juga menyerahkan masalah ini kepada Inspektorat DKI. Kartini melapor soal dugaan penyimpangan kepada Sumarsono tadi pagi.
Kata Sumarsono, Kartini melaporkan adanya kegiatan yang dianggarkan, padahal tidak dibutuhkan. Kemudian, ada tenaga honorer yang menerima gaji tidak sesuai dengan yang dicatat di pengeluaran.
"Lalu dia kan programkan 'Sehat Tanpa Obat', tapi di sisi lain kegiatan itu justru banyak obat. Ini kan kontradiktif. Mungkin dia curiga kenapa ada obat-obat yang enggak perlu tapi dipaksakan ke pegawai," ujar Soni.
Soni tidak mau langsung mengamil keputusan sebelum ada hasil penyelidikan dari Inspektorat DKI. Sebab, bisa saja laporan Kartini bersifat emosional.
"Dia datang karena emosional dari kemarin. Terus infonya ada tekanan, intimidasi dari SMS yang dia terima. Sebagai orangtua di DKI, saya harus bisa menampung keluhan itu," ujar Soni.