JAKARTA, KOMPAS.com - Pemandangan berbeda muncul saat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menghadiri acara pelantikan pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota, Selasa (29/11/2016) pagi.
Sumarsono yang masih mengenakan seragam Korpri langsung menjadi buruan peserta acara yang didominasi ibu-ibu untuk swafoto atau "selfie".
Saat itu, Sumarsono datang terlambat karena sebelumnya mengikuti upacara HUT ke-45 Korpri di Monas sekitar pukul 09.30. Seharusnya, dia dijadwalkan menghadiri acara KPPI DKI Jakarta pada pukul 08.30.
Sumarsono nampak tak bisa menolak saat diajak selfie ibu-ibu dalam acara tersebut. Dia terlihat tersenyum dan melayani permintaan selfie dari satu ponsel ke ponsel lainnya.
Beberapa kali staf protokoler mendampingi Sumarsono karena harus cepat-cepat meninggalkan lokasi. Sumarsono menghadiri acara tersebut hanya sekitar 10 menit.
Pasalnya pada pukul 10.00, dia harus mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ke DPD RI.
Ketua KPPI DKI Jakarta Maya Marie A Ismayani menjelaskan, KPPI merupakan wadah perkumpulan 10 perempuan dari partai politik besar di Indonesia.
"Ini akan menjadi contoh bahwa kami perempuan juga bisa bekerja sama untuk menyatukan NKRI. Di sini ada 10 partai besar tapi kami tidak bersaing, kami di sini malah bersatu menjadi contoh untuk perempuan lain sehingga bisa berperan di masyarakat," kata Maya.
Selain itu, dia berharap pada pemilu serentak 2019, kuota 30 persen untuk perempuan di legislatif dapat terpenuhi.
Sementara itu, Sumarsono mengakui kuota 30 persen bagi perempuan dalam legislatif sulit terpenuhi. Sebab, tidak adanya pembinaan politik yang memadai terhadap perempuan.
Melalui KPPI, dia berharap adanya pembinaan untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam dunia politik sehingga kuota 30 persen itu bisa terpenuhi.
"Supaya bisa terpenuhi, dilakukan dengan kaderisasi secara rutin dari kaukus. Kemudian meningkatkan kualitas SDM para kader perempuan, untuk kiranya nanti akan berkontribusi secara formal di dalam lembaga perwakilan rakyat misalnya, atau pimpinan eksekutif," kata Sumarsono.