Polisi Akan Temui Buruh Terkait Aksi Unjuk Rasa 2 Desember

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi akan menemui perwakilan para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) terkait rencana aksi unjuk rasa mereka pada 2 Desember 2016.

"(Koordinasi dengan buruh) secepatnya, itu tugas kami. Kami tetap mengimbau ke rekan buruh silakan sampaikan pendapat, tapi kalau bisa diundur jangan tanggal 2 Desember," kata Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Suntana di Mapolda Metro Jaya, Selasa (29/11/2016).

Suntana menambahkan, sejauh ini pihaknya belum melakukan komunikasi dengan para buruh. Nanti, jika sudah bertemu polisi akan menanyakan langsung soal lokasi yang dipakai buruh dalam menyampaikan aspirasinya.

"Kami belum ketemu, akan didiskusikan. Kalau mereka memaksakan untuk bergabung bersama (GNPF MUI) kan itu membahayakan," kata dia.

Suntana menjelaskan, pada 2 Desember akan ada aksi damai dari GNPF MUI yang diperkirakan akan diikuti oleh massa yang banyak. Polisi akan berkonsenterasi untuk mengamankan aksi tersebut.

Untuk itu, polisi mengimbau agar para buruh melakukan aksi unjuk rasa dpada hari yang lain. Polisi siap memfasilitasi aksi dari buruh tersebut.

"Kan kami sedang ada kegiatan yang cukup besar yang membutuhkan konsentrasi khusus. Jangan sampai nanti terjadi provokasi di antara kedua belah pihak," kata Suntana.

Suntana mengaku telah meminta massa dari GNPF MUI untuk membantu pihak kepolisian mengimbau para buruh untuk tidak melakukan aksi di hari itu. Jika buruh tetap ngotot melakukan aksi unjuk rasa, polisi akan menyediakan tempat terpisah untuk massa buruh.

"Ya kami harus atur bersama ruangnya yang mana. Jangan sampai dengan massa ini bertemu, kan harus kami jaga supaya tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan," kata dia.

KSPI sebelumnya mengumumkan rencana Mogok Nasional yang akan dilangsungkan pada 2 Desember 2016. Mogok Nasional akan dilaksanakan dalam bentuk unjuk rasa di 20 Provinsi dan 250 Kabupaten/Kota.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengklaim aksi tersebut akan melibatkan hampir satu juta buruh di Indonesia. Menurut dia, lebih dari 200.000 buruh di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Karawang akan berunjuk rasa di depan Istana dengan titik kumpul di bundaran Hotel Indonesia (HI).

Tuntutan dalam aksi Mogok Nasional tersebut yakni meminta pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, menaikkan Upah Minimum Provinsi/Upah Minimum Kota (UMP/UMK) sebanyak 15 sampai 20 persen. Mereka juga meminta polisi memenjarakan Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama.