Pemprov DKI Belum Dilibatkan dalam Rencana Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Pemprov DKI Jakarta belum dilibatkan dalam pembahasan soal pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta.

Adapun pemerintah pusat menargetkan pemindahan pusat administrasi pemerintahan dimulai pada 2018 atau 2019.

"Belum, belum (dilibatkan)," ujar Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (4/7/2017).

Djarot mengaku belum mengetahui perubahan apa saja yang akan terjadi setelah Ibu Kota negara dipindahkan dari DKI Jakarta ke wilayah lain.

"Enggak tahu (perubahannya), tanyain pemerintah pusat gitu ya," kata Djarot.

(baca: Pemerintah Targetkan Pemindahan Ibu Kota Dimulai 2018)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sebelumnya mengaku telah membahas rencana detail pemindahan Ibu Kota bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin (3/7/2017).

Ada beberapa aspek yang dikaji dalam pemindahan Ibu Kota ini, mulai dari penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota. Kajian pemindahan Ibu Kota akan rampung tahun ini.

"Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," kata Bambang.

(baca: Kemungkinan Besar, Ibu Kota Akan Dipindah ke Kalimantan)

Dasar kajian pemindahan Ibu Kota yakni fakta bahwa pembangunan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan pulau lainnya tidak seimbang. Pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lainnya di Indonesia.

Jika hasil kajian menunjukkan Ibu Kota dipindahkan ke kota lainnya, maka kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana. Di sana juga akan dibangun Kantor Presiden serta kantor kementerian. Sementara itu, Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan.