DKI Lanjutkan Subsidi Pangan 700 Ribu Warga pada 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Darjamuni memastikan penjualan produk pangan bersubsidi pada 2018 tidak akan dihentikan. Darjamuni memastikan bahwa daging bersubsidi untuk penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tetap ada.

"Saya kira yang mengatakan bahwa subsidi daging akan disetop itu tidak ada. Kami sudah programkan kembali. Uangnya sudah ada, sudah diketok," ujar Darjamuni di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Baca juga : Sandiaga Pastikan Subsidi Daging Murah untuk Penerima KJP Aman

Darjamuni menjelaskan, anggaran untuk 6 produk pangan bersubsidi pada 2018 mencapai Rp 885 miliar. Menurut dia, anggaran itu sudah tersedia di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta.

"Anggarannya tahun 2018 sampai Rp 885 miliar," kata dia.

Keenam produk pangan bersubsidi itu yakni daging sapi, daging ayam, telur, beras, ikan beku, dan susu. Ikan beku dan susu merupakan produk pangan baru yang akan diberi subsidi.

Menurut Darjamuni, ada sekitar 700.000 warga yang dapat membeli produk pangan bersubsidi itu, termasuk penerima KJP. Saat ini, DKPKP DKI Jakarta masih memverifikasi daftar warga yang berhak membeli produk pangan bersubsidi tersebut.

"Jadi, penerima KJP, penghuni rumah susun, lansia, dan juga buruh yang UMP nanti, disabilitas juga. Datanya sedang kami collect semua. Insya Allah kami bisa mulai di bulan Januari 2018," ujar Darjamuni.

Darjamuni menyampaikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai penyedia produk-produk pangan tersebut. Beras dan telur disediakan PT Food Station Tjipinang Jaya, sementara daging sapi dan daging ayam disediakan oleh PD Dharma Jaya.

Kemudian, DKPKP DKI Jakarta masih mencari BUMD yang akan menyediakan ikan beku dan susu. Sementara itu, BUMD yang mendistribusikan produk-produk pangan tersebut yakni PD Pasar Jaya.

Darjamuni menjelaskan, pembayaran subsidi untuk produk pangan yang dijual BUMD-BUMD itu dilakukan dengan mekanisme reimburse. Artinya, Pemprov DKI Jakarta baru akan membayar setelah produk itu terjual setiap bulannya.

"Dana Rp 885 miliar ada di BPKD, tergantung yang terjual berapa, yang beli berapa, itu yang kami bayar," kata Darjamuni.

Darjamuni berharap semua BUMD, termasuk PD Dharma Jaya, memiliki strategi untuk mencari modal untuk menyediakan produk-produk pangan itu.

PD Dharma Jaya sebelumnya mengaku kesulitan membeli stok daging subsidi untuk penerima KJP. Direktur PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati mengaku masih bisa menggunakan dana public service obligation (PSO) untuk membeli daging.

Dia meminta pencairan PSO bisa dipercepat. Jika benar tak diberi penyertaan modal daerah (PMD), PSO menjadi cara satu-satunya untuk membeli daging subsidi KJP.

"Itu satu-satunya cara ya perjuangkan PSO itu. Kalau enggak diperjuangkan, saya enggak tahu bagaimana beli barang untuk persediaan KJP," ujar Marina kepada anggota Komisi C dalam rapat anggaran di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/11/2017).