Pemprov DKI Usulkan Rp 1 Triliun untuk Penanggulangan Banjir pada 2020

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan anggaran sekitar Rp 1 triliun untuk program penanggulangan banjir dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020.

"Anggaran sumber daya air itu Rp 3,9 triliun. Dari Rp 3,9 triliun itu, pengendalian banjir kami ada sekitar Rp 1 triliun," ujar Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

Baca juga: Normalisasi dan Naturalisasi, Beda Anies-Sandiaga Jelaskan Penanggulangan Banjir

Juaini menyampaikan, dari Rp 1 triliun, senilai Rp 600 miliar diusulkan untuk pembebasan lahan buat normalisasi sungai dan waduk. Anggaran itu diprioritaskan untuk mengeksekusi pembebasan lahan yang dibatalkan tahun ini.

"Anggaran sekarang kami Rp 850 miliar tahun 2019, yang sudah terserap Rp 350 miliar, berarti kan masih ada Rp 500 miliar lagi, tapi kan disetop sekarang," kata dia.

Tahun depan Dinas Sumber Daya Air rencananya membebaskan lahan di beberapa waduk yang belum rampung, seperti tambahan pembebasan lahan di Waduk Marunda, Brigif, Setu Babakan, Lebak Bulus, embung di Kamal, hingga tanah di bantaran kali.

"Kemudian ada pembelian alat ekskavator, terus pembuatan waduk-waduk di masing-masing aliran," ucap Juaini.

Salah satu program pengendalian banjir yang diusulkan tahun depan ialah naturalisasi di lima lokasi, yaitu Kanal Banjir Barat, Ciliwung Lama, Waduk Sunter Selatan sisi timur, Waduk Kampung Rambutan, dan Waduk Cimanggis. Anggarannya Rp 288,49 miliar.

Ada juga usulan pembangunan tanggul pengaman pantai untuk mencegah banjir rob, pembangunan pintu air, hingga pembangunan saluran.