Normalisasi dan Naturalisasi, Beda Anies-Sandiaga Jelaskan Penanggulangan Banjir

Kompas.com - 08/02/2018, 06:54 WIB

Jessi Carina,

Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

Jessi Carina

Penulis

Kurnia Sari Aziza

Editor

Lihat Foto

Warga berjalan melintasi banjir di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (6/2/2018). Banjir merendam ratusan rumah warga akibat luapan air dari Sungai Ciliwung.(KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi RW 007 Kampung Melayu, Jakarta Timur yang terendam banjir, Selasa (6/2/2018) siang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (6/2/2018).

Banjir di Jalan Arus, Cawang, Jakarta Timur, akibat luapan sungai Ciliwung, Senin (5/2/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sama-sama ditanya sikap mereka terhadap program normalisasi sungai Ciliwung.

Normalisasi sendiri merupakan program Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) yang gencar dilakukan pada era kepemimpinan sebelumnya.

Seiring dengan banjir kiriman yang menimpa Jakarta bulan ini, Anies dan Sandiaga diingatkan kembali mengenai program itu.

Saat ditanya, Anies masih enggan mengungkapkan rencananya detail. Hanya saja, Anies tidak menggunakan istilah normalisasi, melainkan naturalisasi sebagai program mengurangi banjir.

KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi RW 007 Kampung Melayu, Jakarta Timur yang terendam banjir, Selasa (6/2/2018) siang.

"Salah satunya (solusi) ada soal naturalisasi sungai. Bagaimana sungai itu bisa mengelola air dengan baik, bagaimana mengamankan air tidak melimpah, tetapi juga ekosistem sungai dipertahankan," kata Anies di Jakarta Utara, Rabu (7/2/2018).

Terkait pro-kontra normalisasi dengan membeton sungai, Anies enggan membicarakannya. Saat ini, dia masih fokus menangani warga yang kebanjiran.

"Enggak mau, nanti. Sampai situ dulu. Saya enggak mau berkontroversi dululah hari ini. Kami beresin dulu soal pengungsinya," ujar Anies.

Belum diketahui apakah konsep naturalisasi yang disampaikan Anies sama dengan normalisasi sungai.

Normalisasi "bersyarat"

KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (6/2/2018).

Berbeda dengan Anies, Sandiaga tetap menggunakan istilah normalisasi sungai. Sandiaga membenarkan pemerintah akan tetap melanjutkan program itu.

Namun, normalisasi yang disampaikan Sandiaga terkesan bersyarat.

Dalam hal ini, tugas Pemprov DKI adalah membantu BBWSCC membebaskan lahan.

Pembebasan lahan diprioritaskan di tempat yang akan dinormalisasi BBWSCC. Hal itu membuat pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI menjadi lebih efektif.

Kini, kata Sandiaga, normalisasi dan pembebasan lahannya dikerjakan sesuai keinginan warga.

Sandiaga ingin menyesuaikan program itu dengan kesiapan warga. Jika warga sudah siap dipindah, maka Pemprov DKI baru akan melakukan pembebasan lahan.