Normalisasi dan Naturalisasi, Beda Anies-Sandiaga Jelaskan Penanggulangan Banjir

Normalisasi sendiri merupakan program Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) yang gencar dilakukan pada era kepemimpinan sebelumnya.

Seiring dengan banjir kiriman yang menimpa Jakarta bulan ini, Anies dan Sandiaga diingatkan kembali mengenai program itu.

Saat ditanya, Anies masih enggan mengungkapkan rencananya detail. Hanya saja, Anies tidak menggunakan istilah normalisasi, melainkan naturalisasi sebagai program mengurangi banjir.

Terkait pro-kontra normalisasi dengan membeton sungai, Anies enggan membicarakannya. Saat ini, dia masih fokus menangani warga yang kebanjiran.

"Enggak mau, nanti. Sampai situ dulu. Saya enggak mau berkontroversi dululah hari ini. Kami beresin dulu soal pengungsinya," ujar Anies.

Belum diketahui apakah konsep naturalisasi yang disampaikan Anies sama dengan normalisasi sungai.

Normalisasi "bersyarat"

Namun, normalisasi yang disampaikan Sandiaga terkesan bersyarat.

Dalam hal ini, tugas Pemprov DKI adalah membantu BBWSCC membebaskan lahan.

Pembebasan lahan diprioritaskan di tempat yang akan dinormalisasi BBWSCC. Hal itu membuat pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI menjadi lebih efektif.

Kini, kata Sandiaga, normalisasi dan pembebasan lahannya dikerjakan sesuai keinginan warga.

Sandiaga ingin menyesuaikan program itu dengan kesiapan warga. Jika warga sudah siap dipindah, maka Pemprov DKI baru akan melakukan pembebasan lahan.

Ia mengatakan, ada beberapa warga yang sudah bersedia direlokasi, asalkan ke tempat yang tidak terlalu jauh dengan rumah mereka sebelumnya.

"Tidak terlalu jauh dari ekosistem mereka sekarang yaitu pendidikan, sosial, ekonominya, mereka bisa mendukung program penataan yang dilakukan pemerintah," kata Sandiaga.

Ia juga akan mengajak warga yang dipindahkan untuk melihat rusun mereka terlebih dahulu, setidaknya melihat maket rusun yang akan mereka tempati.

Sandiaga ingin muncul proses touch and feel yang membuat warga bersedia direlokasi.

Normalisasi Sungai Ciliwung sudah dimulai pada kepemimpinan Gubernur Joko Widodo. Banjir besar 2012 membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Pemprov DKI menormalisasi sungai tersebut.

Proyek normalisasi terbentang dari jembatan Jalan TB Simatupang hingga pintu air Manggarai yang diduduki warga dengan membangun banyak permukiman.

Hingga 2017, titik yang baru dikerjakan adalah Kampung Pulo, Bukit Duri, Bidara Cina, dan Cawang Pulo.