Pemprov DKI Belum Putuskan Nasib Diskotek Colosseum Setelah Ditemukan Narkoba

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memberikan sanksi tegas terkait perizinan usaha Diskotek Colosseum Jakarta setelah operasi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta pada September 2019 lalu.

Padahal, BNNP DKI Jakarta sudah memberikan surat rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta.

Rekomendasi itu berupa hasil temuan bahwa ada pengunjung yang menggunakan narkoba di dalam Colosseum.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan Disparbud masih perlu berkoordinasi dengan BNNP DKI untuk memutuskan akan mencabut Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Diskotek Colosseum atau tidak.

"Kalau bicara TDUP, kan ada beberapa tahapan lagi yang harus kita pastikan. Cuma, sekarang saat melakukan penindakan, kita telusuri lagi. Kita koordinasi terus sama BNN dan instansi lainnya," kata Sri saat ditemui di Hotel Sofyan, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2019).

Baca juga: Fraksi PDI-P DPRD DKI Sebut Anies Cuci Tangan dalam Masalah Colosseum

Jika dilihat pada Pasal 38 Peraturan Gubernur DKI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, diamanatkan bahwa setiap pengusaha pariwisata wajib mengawasi dan melaporkan apabila terjadi transaksi dan atau penggunaan/konsumsi narkotika dan zat psikotropika lainnya di lingkungan.

Kemudian, pada Pasal 54 Ayat (1) dinyatakan bahwa setiap manajemen perusahaan pariwisata yang terbukti melakukan pembiaran terjadinya peredaran, penjualan dan pemakaian narkotika dan/atau zat psikotropika lainnya di lokasi tempat usaha pariwisata dalam 1 (satu) manajemen dilakukan pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) secara langsung.

Sri mengakui landasan hukum dalam tersebut memang berlaku untuk menindak setiap tempat hiburan yang melanggar.

"Ya betul. Di aturannya memang jelas kalau ternyata ada narkoba dan lain-lain, maka ada pencabutan TDUP. Tapi kan ini kita mesti telusuri lagi," ucapnya.

Namun, ada pasal lain yang bisa dijadikan sanggahan Pemprov DKI belum mencabut izin usaha diskotek Colosseum.

Melihat isi Pasal 52, terdapat berbagai jenis sanksi administratif, berupa teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, teguran tertulis ketiga, penghentian sementara kegiatan usaha pariwisata, hingga pencabutan TDUP disertai dengan penutupan kegiatan usaha pariwisata.

Baca juga: Anies Tak Teken Langsung Penghargaan untuk Diskotek Colosseum

Maka Pemprov DKI masih harus memberikan teguran tertulis satu hingga tiga sebelum adanya penghentian.

Hingga saat ini, Disparbud DKI baru memanggil dan mengeluarkan surat teguran tertulis kepada Colosseum dan telah diminta untuk membuat pernyataan tertulis.

Isi pernyataannya, Colosseum harus meningkatkan pengawasan yang intensif pada pengunjung.

Diketahui, Diskotek Colosseum 1001 menjadi satu dari tiga klub malam yang direkomendasikan untuk ditutup oleh BNNP DKI Jakarta untuk ditutup karena ditemukan adanya pengguna yang menggunakan narkoba.

BNNP DKI sendiri merazia Colosseum 1001 pada Minggu, 8 September 2019 lalu. Hasilnya, mereka mengamankan 34 pengunjung yang kedapatan positif mengonsumsi narkotika usai di tes urine. 19 orang di antaranya laki laki dan 15 orang perempuan. 

Pemghargaan Adikarya Wisata 2019 dengan kategori Rekreasi dan Hiburan - Klab yang diberikan kepada Colosseum pun dicabut pada Senin (16/12/2019).