Minta Permukiman Kolong Tol Angke 2 Ditertibkan, Anggota DPRD DKI: Relokasi ke Rusun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta merelokasi warga yang bermukim di kolong Tol Angke 2 Jelambar, Jakarta Barat, ke rumah susun (rusun).

Permintaan ini disampaikan anggota fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth.

Relokasi, menurut Kenneth, dilakukan jika Pemprov DKI menertibkan permukiman di kolong Tol Angke 2 Jelambar.

"Pemerintah harus bisa memberikan win-win solution, buat program yang solutif, seperti bagi asli warga Jakarta yang mempunyai KTP harus direlokasi ke rusun dan diberikan bantuan modal usaha," kata Kenneth dalam keterangannya, Minggu (18/6/2023).

Baca juga: Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Minta Permukiman di Kolong Tol Angke 2 Ditertibkan

Ia mengatakan, usai merelokasi, Pemprov DKI diminta membekali warga dengan pengetahuan soal pengembangan usaha.

Hal ini dilakukan agar warga tidak kembali bermukim di kolong Tol Angke 2 Jelambar.

Menurut Kenneth, warga kolong Tol Angke 2 Jelambar sejatinya memang sudah memiliki usaha.

Akan tetapi, warga kolong tol tersebut bisa menemui hambatan jika berusaha di lokasi lain.

Oleh karena itu, warga harus dibekali pengetahuan soal pengembangan usaha.

"Karena mayoritas warga kolong jembatan tersebut, saya lihat sudah mempunyai aktivitas ekonomi yang tetap di kolong jembatan itu, dan belum tentu sama kondisinya jika mereka tinggal rusun," ujar Kenneth.

Baca juga: Ruang Terbuka Hijau Minim, Kolong Tol Becakayu Disulap Jadi Taman

Di satu sisi, menurut Kenneth, warga yang tak memiliki KTP DKI terpaksa harus dipulangkan ke daerah masing-masing.

"Hal itu harus segera dilakukan agar kota Jakarta tidak kumuh dan baik secara estetika," katanya.

Kenneth sebelumnya meminta permukiman warga di kolong Tol Angke 2 Jelambar agar ditertibkan.

Permintaan ini disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemprov DKI Jakarta.

"Kementerian PUPR, Pemprov DKI, dan Pemerintah Kota Jakbar (Jakarta Barat) harus segera bergerak untuk melakukan penertiban di permukiman tersebut. Namun, penertiban harus dilakukan dengan cara humanis," ujarnya.

Baca juga: Heru Budi Tinjau Kolong Tol Becakayu, Cek Penghijauan di Inspeksi Kalimalang