Fraksi PDI-P Minta Idris Dengarkan Respons Parpol soal Penertiban Atribut, Kalau Perlu Revisi SE

DEPOK, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P DPRD Kota Depok menyarankan agar Wali Kota Depok Mohammad Idris merevisi surat edaran (SE) tentang penerbitan atribut partai politik. 

Idris diketahui menerbitkan SE soal penertiban baliho parpol dan sejenisnya pada 16 Juni 2023.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kota Depok Ikravany Hilman berujar, revisi perlu dilakukan jika SE penertiban itu direspons negatif oleh parpol-parpol di Kota Depok.

"Kalau nanti ada respons kuat dari partai-partai, ya dia (Idris) harus berpikir ulang dan merevisi itu (SE penertiban)," tegasnya melalui sambungan telepon, Selasa (4/7/2023).

Baca juga: Idris Minta Turunkan Atribut Parpol, Fraksi PDI-P: Sudah Ngobrol Sama KPU Depok?

Dalam kesempatan itu, Ikravany turut mempertanyakan apakah Idris hendak mengatur atau membatasi pemasangan atribut parpol melalui edaran tersebut.

Menurut dia, jika hendak membatasi pemasangan atribut parpol, pihak yang dirugikan adalah warga Depok.

Sebab, katanya, warga Depok memerlukan informasi terkait pemilihan umum (Pemilu) 2024 atau pemilihan kepala daerah (Pilkada) Depok 2024 yang biasanya tercantum dalam baliho beratribut parpol.

"Surat edaran itu ingin meregulasi ketertiban atau melakukan pembatasan. Kalau pembatasan, yang rugi warga," tutur Ikravany.

Baca juga: Wali Kota Depok Tertibkan Atribut Parpol, Fraksi PDI-P: Baliho Istrinya Juga Ada di Mana-mana!

"Kenapa? Karena warga hari ini harus punya informasi yang memadai tentang siapa yang akan mereka pilih (saat Pemilu-Pilkada 2024)," lanjutnya.

Untuk diketahui, Kompas.com telah mengonfirmasi soal penerbitan SE penertiban itu kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Namun, Pemkot Depok masih belum merespons Kompas.com hingga berita ini ditayangkan.

Diberitakan sebelumnya, M Idris mengeluarkan SE tentang penertiban media promosi partai politik berupa baliho, spanduk, dan sejenisnya.

SE ini tertuang dalam SE Nomor 300/345-Satpol.PP tentang Tertib Pemasangan Lambang, Simbol, Bendera, Spanduk, Umbul-umbul, Banner, Reklame, mau pun Atribut Lainnya.

Idris menandatangani SE itu secara elektronik. SE ini terbit pada 16 Juni 2023.

Baca juga: M Idris Disebut Hendak Batasi Kaesang dan Lawan Politiknya dengan Tertibkan Atribut Parpol

Dalam SE itu, Idris menyatakan setiap orang dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, banner, reklame, dan sejenisnya, di atas trotoar, bahu jalan, badan jalan dan atau median jalan.

Menurut Idris, pemasangan boleh dilakukan jika mendapatkan izin atau rekomendasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kemudian, baliho dan sejenisnya dilarang dipasang secara melintang di atas jalan.

Dalam SE tersebut, Idris terkhusus menyampaikan peraturan ini kepada dewan pimpinan cabang (DPC) atau dewan pimpinan daerah (DPD) parpol, organisasi kemasyarakatan, pimpiman lembaga/instansi swasta se-Kota Depok.

Kemudian, baliho atau sejenisnya yang terinstal dengan salah diminta agar diturunkan sebelum 30 Juni 2023.