Anggota DPRD Cecar Dinkes Depok, Pertanyakan Harga Toples pada Makanan Tambahan Pencegah Stunting

DEPOK, KOMPAS.com - Anggota Komisi D DPRD Depok, Babai Suhaimi, mencecar jajaran Dinas Kesehatan Kota Depok terkait penggunaan toples pada makanan tambahan pencegah stunting.

Babai mengatakan anggaran untuk pengadaan toples cukup besar. Dia pun mencecar dari mana sebenarnya inisiasi penggunaan toples itu berasal.

"Ibu jelaskan apa yang membuat ibu berinisiatif untuk memberikan toples ini?" tanya Babai kepada Kadinkes Depok Mary Liziawati Kota Depok dalam rapat di Gedung DPRD Kota Depok, Jumat (17/11/2023).

Merespons pertanyaan ini, Mary berkata bahwa toples wadah menu PMT disediakan langsung oleh WUB (wirausaha bersama) yang menjadi pihak ketiga penyedia PMT.

Baca juga: Panggil Dinas Kesehatan Kota Depok, Komisi D DPRD Cecar Persoalan Menu Stunting

Anggota Dewan pun kembali mencecar berapa harga toples ini. Mereka juga menanyakan apakah anggaran toples sudah termasuk pada pagu Rp 18.000 per paket. 

"Toples kan tidak masuk di dalam daftar itu. Harga toples berapa? Kalau dikalikan 9.882 anak, nilainya lumayan juga tuh, mohon jelaskan. Harga toples satu berapa? Toplesnya saja berapa satunya?" cecar Babai lagi.

Dalam kesempatan itu, perwakilan WUB dari sejumlah kecamatan pun buka suara. Namun tidak ada jawaban pasti berapa tepatnya harga satu toples tersebut. Sahut-sahutan pun terjadi.

"Harga satu toples Rp 21.000," kata salah satu vendor WUB.

"Harga satu toples Rp 21.000. Jadi satu bayi satu toples dalam kurun waktu 28 hari. Rp 21.000 kali tiga toples per anak, Rp 60.000?" kata Babai dengan suara meninggi.

Baca juga: Gaduh Menu Pencegah Stunting di Depok: Sajian Dinilai Tak Layak sampai Protes Stiker Berwajah Wali Kota Idris

Menanggapi ini, perwakilan vendor WUB lain berkata, bilang dihitung satuan, kemungkinan harga per toples itu adalah Rp 9.000.

"Ini, Pak, saya meluruskan, itu satu toples kurang lebih toplesnya aja Rp 9.000 an. Tapi pada praktiknya kita Rp 9.000 kan toples itu belum sama stiker. Sama stiker itu sekitar rata-rata Rp 10.000," kata vendor WUB lain.

Mendengar ketidaksesuaian harga itu, anggota Komisi D lainnya kembali melempar pertanyaan.

"Tadi kan ibu bilang harga toples Rp 21.000, bapak dapat Rp 9.000?" tanya salah satu anggota Komisi D.

"Bukan bu, mungkin Rp 21.000 itu untuk tiga toples," sahut perwakilan vendor tersebut.

"Enggak tadi ibu bilang Rp 21.000 itu satu toples, yang saya dengar ya teman-teman," sahut anggota Komisi D yang disambut keriuhan peserta ruang rapat.

Babai pun berupaya menengahi keributan ini. Menurut dia, penyediaan toples memang perlu dicek lagi sebab berdampak cukup besar bagi anggaran.

"Teman-teman tolong perhatikan karena ini berdampak pada anggaran. Pertanyannya, kalau memang toples ini menjadi sebuah ketentuan yang harus diseragamkan berarti katakanlah kita pakai keterangan bapak tadi yang Rp 10.000 berikut stikernya, berarti satu toples dikali tiga toples per anak, jadi Rp 30.000. Lalu Rp 30.000 dikali Rp 9.000-an anak berarti Rp 270 juta, gitu untuk toples saja," ujar Babai.

Dengan dana sebesar ini, Babai menyarankan adanya penunjukan langsung tender yang bertanggung jawab di setiap kecamatan.

"Maka berdasarkan ketentuan ketika pengadaan toples ini, semuanya kegiatan sama makannya harus ada penunjukan langsung dengan tender. Juga tergantung dengan pelaksanaan di setiap kecamatan, dari sisi pengadaan toples itu sendiri," kata dia.