Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Akademisi Disebut Strategi Politik Partisan, UIN Jakarta: Jangan Khawatirkan Suara Istana

Kompas.com - 05/02/2024, 15:44 WIB
Tria Sutrisna,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Sivitas akademika dan alumni UIN Syarif Hidayatullah meminta akademisi yang mengkritik sikap Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2024, tidak perlu khawatir dianggap sebagai politik partisan.

Perwakilan alumni UIN Syarif Hidayatullah Yati Indriyati mengatakan, para sivitas akademika harus yakin bahwa gerakan yang dijalankan saat ini berdasarkan pada integritas.

“Saya ingin mengajak terus dan terus, saya juga ingin menyuarakan, sekali lagi, kita tidak perlu khawatir suara-suara dari Istana, suara-suara miring kekuasaan, yang mengatakan gerakan ini adalah gerakan partisan,” ujar Yati di UIN Syarif Hidayatullah, Senin (5/1/2024).

Eks Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) itu menegaskan, sikap para akademisi terhadap situasi saat ini diambil tanpa ada kepentingan elektoral.

Baca juga: Sivitas Akademika UIN Jakarta Bacakan Seruan Ciputat, Kritik Sikap Jokowi hingga Pemilu 2024

“Kita harus percaya pada diri pada niat kita bahwa gerakan ini berlandaskan pada pesan yang penuh integritas, pesan yang penuh kemurnian, tanpa ada embel-embel, tanpa ada kepentingan elektoral,” kata Yati.

Sebagai informasi, Sivitas Akademika dan Alumni UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan membacakan pernyataan sikap bertajuk “Seruan Ciputat”, Senin (5/1/2024).

Pernyataan sikap itu berisi kritik terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, sekaligus desakan kepada Presiden Joko Widodo serta aparat pemerintah untuk bersikap netral.

Sebelumnya, koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menilai, kritik itu sebagai vitamin untuk melakukan perbaikan.

Baca juga: Tolak Politik Dinasti, Sivitas Akademika UIN Jakarta Desak Jokowi Netral

"Dalam negara demokrasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi, maupun kritik harus dihormati. Kemarin, Bapak Presiden juga telah menegaskan freedom of speech adalah hak demokrasi," ujar Ari, diberitakan Kompas.com (2/2/2024).

"Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita," lanjutnya.

Ari menambahkan, perbedaan pendapat, perspektif, dan pilihan politik merupakan hal sangat wajar dalam demokrasi, apalagi di tahun politik jelang Pemilu.

"Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik," ujar dia.

Baca juga: Jokowi Cawe-cawe demi Bangsa, Pengamat: Tempatkan Jadi Presiden Partisan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Korban Pesawat Jatuh di BSD Sempat Minta Tolong Sebelum Tewas | Kondisi Jasad Korban Pesawat Jatuh di BSD Tidak Utuh

[POPULER JABODETABEK] Korban Pesawat Jatuh di BSD Sempat Minta Tolong Sebelum Tewas | Kondisi Jasad Korban Pesawat Jatuh di BSD Tidak Utuh

Megapolitan
Rute Bus Tingkat Wisata Transjakarta BW2

Rute Bus Tingkat Wisata Transjakarta BW2

Megapolitan
Cara ke Mall Kelapa Gading Naik Kereta dan Transjakarta

Cara ke Mall Kelapa Gading Naik Kereta dan Transjakarta

Megapolitan
Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Megapolitan
Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Megapolitan
Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Megapolitan
Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Megapolitan
Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Megapolitan
Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Megapolitan
Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Megapolitan
Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Megapolitan
Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Megapolitan
Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com