Wacana Heru Budi soal Proyek "Food Estate" di Kepulauan Seribu Dinilai Latah, Pengamat: Jangan Sampai Nelayan Jadi Korban

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai wacana pengembangan food estate di Kepulauan Seribu layaknya proyek latah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Wacana tersebut disampaikan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2024 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Selasa (19/3/2024).

"Ini seperti latah, ya. Banyak tempat mau dijadikan food estate yang sifatnya lebih ke proyek skala besar, butuh investasi banyak dan kurang partisipatif," ucap Bhima kepada Kompas.com, Rabu (20/3/2024).

Baca juga: Ingin Kepulauan Seribu jadi Food Estate, Heru Budi: Bahan Pokok Semakin Berkurang di Dunia

Menurut Bhima, Pemprov DKI akan sulit jika latah mengikuti jejak pemerintah pusat yang mana banyak proyek sifatnya top-down justru berakhir gagal.

Apabila Kepulauan Seribu ingin dijadikan pusat perikanan, kata Bhima, konsepnya harus partisipatif. Artinya, kebutuhan nelayan dan ekosistem di sana seperti apa harus sudah jadi pertimbangan utama.

"Jangan malah medatangkan investor kakap dari luar dan meminggirkan para nelayan, pengrajin rumput laut yang eksisting," ucap Bhima.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga harus memperhatikan dampak lingkungannya, misalnya kekhawatiran limbah yang mencemari laut.

Selain itu, masalah lain yang harus dicegah adalah overfishing atau penangkapan ikan secara tidak berkelanjutan.

Baca juga: Food Estate dan Contract Farming Jauh dari Kedaulatan Pangan

Punya kekayaan SDA

Heru Budi menerangkan, Kepulauan Seribu dipilih sebagai kawasan yang akan dikembangkan menjadi lumbung pangan, karena memiliki kekayaan sumber daya alam.

"Kepulauan Seribu merupakan wilayah perairan yang kaya akan hasil laut seperti ikan, rumput laut, ganggang dan sebagainya,” kata Heru, Selasa (19/3/2024).

Kendati demikian, Heru Budi menegaskan setiap rencana pembangunan dan pengembangan di Kepulauan Seribu, akan disinergikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pengembangan kawasan Kepulauan Seribu.

"Perlu dilakukan sinergi bersama KLHK serta KKP, untuk menjaga dan mengembangkan Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi kawasan yang lebih bersih dan tertata,” kata Heru Budi.

Baca juga: Panen Jagung “Food Estate”, Kemenhan: Ke Depan Akan Kami Perbanyak Tanam Singkong dan Kedelai

Singgung kelangkaan pangan

Heru mengeklaim bahwa ketersediaan bahan pokok di seluruh dunia sudah semakin berkurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hal ini menjadi salah satu yang mendorong Heru Budi untuk mengembangkan wilayah Kepulauan Seribu menjadi lumbung pangan atau food estate.

"Kami melihat kebutuhan, bahan pokok semakin berkurang di dunia,” kata Heru.

Menurut Heru Budi, wilayah Kepulauan Seribu dipilih karena memiliki kekayaan sumber daya alam. Dia mencontohkan cukupnya banyaknya hasil laut, yakni ikan, rumput laut, hingga ganggang.

"Maka pada 2025 dan seterusnya memang harus dipikirkan Kepulauan Seribu menjadi lumbung pangan bagi masyarakat DKI Jakarta,” ungkap Heru Budi.

(Tim Redaksi : Tria Sutrisna, Akhdi Martin Pratama)