Massa Demo di Patung Kuda, Tuntut Prabowo-Gibran Didiskualifikasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa yang mengatasnamakan Pimpinan Nasional Konfederasi Ketum Seluruh Indonesia menggelar aksi di Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024).

Mereka menuntut agar pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi sebagai pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Gibran itu penyakit bangsa yang diproduksi oleh MK (Mahkamah Konstitusi) yang menjadi sebab kejahatan terstruktur sistematis dan masif!" ujar pemimpin aksi di atas mobil komando.

Baca juga: Ada Demo di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat Arah Istana Ditutup

Selain itu, mereka juga menolak keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan menuntut pemkazulan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Lebih lanjut, mereka juga menuntut agar Mahkamah Konstitusi dikawal dalam rangka pelaksanaan sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden (PHPU).

Pantauan Kompas.com di lokasi, aksi berjalan secara kondusif. Massa mendengarkan orasi sambil duduk-duduk di atas barikade beton dan bersila di jalanan.

Sebagai informasi, Polres Metro Jakarta Pusat menerjunkan sebanyak 1.233 personel untuk mengawal sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden (PHPU) di MK hari ini, Rabu.

“Untuk jumlah pasukan sendiri kami menerjunkan 1.233 personel gabungan yang nantinya akan mengamankan kegiatan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), baik itu dari sisi dalam maupun dari sisi luar,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro melalui keterangan resmi.

Susatyo mengimbau agar mereka yang menyampaikan aspirasi tetap memerhatikan hak masyarakat lain.

Baca juga: Sidang Sengketa Pilpres, Jalan Sekitar MK Ditutup jika Ada Demo

"Kami mengimbau, siapa saja yang akan menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana diatur dalam undang-undang penyampaian pendapat hak setiap warga negara tentunya harus memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya, sehingga aturan dalam undang-undang penyampaian pendapat di muka umum harap dipatuhi,” tegas dia.

Susatyo juga telah mengarahkan agar personel yang terlibat pengamanan agar selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan, serta bersikap humanis.