Disnakertrans DKI Terima 35 Aduan Soal THR Jelang Lebaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI menerima laporan permasalahan penyaluran tunjangan hari raya (THR) dari pekerja di Jakarta.

Kadisnakertransgi DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, ada 35 laporan oleh karyawan perusahaan atau pihak terkait mengenai pemberian THR Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Rekapitulasi pelayanan konsultasi THR 2024, ada sejumlah 35 laporan," ujar Hari kepada wartawan, Senin (1/4/2024).

Baca juga: Perusahaan di Jakarta Diminta Bayar THR Pekerja Maksimal H-7 Lebaran

Sejumlah aduan dari para pekerja itu diterima oleh suku dinas (sudin) tingkat wilayah kota dan dinas tenaga kerja.

Media pelaporan para karyawan itu beragam, yakni melalui WhatsApp dan datang ke posko THR.

Petugas Disnakertransgi DKI juga telah memantau penyaluran THR kepada 285 perusahaan di Jakarta sejak 25 Maret 2024.

Dari 285 perusahaan, 253 di antaranya telah berjanji memberikan THR kepada karyawan secara tunai.

"Dan ada dua perusahaan membayar dengan mengansur (mencicil)," kata Hari.

Disnakertransgi DKI sebelumnya membuka posko untuk pekerja di Ibu Kota yang ingin mengadu soal THR Lebaran 2024.

Hari berujar, ada enam posko pengaduan untuk tatap muka (offline) yang disediakan di wilayah Jakarta.

Baca juga: Polda Metro Jaya Bakal Tindak Tegas Ormas yang Paksa Minta THR

"Posko di tingkat provinsi di Dinas dan maupun sudin atau kantor wali kota di lima wilayah DKI hingga memberi kemudahan dan pendekatan layanan," ujar Hari, Senin (18/3/2024).

Penyediaan posko merupakan layanan dari Disnakertransgi sesuai ketentuan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh di setiap perusahaan.

"Itu diatur bahwa THR dibayarkan H-7 dan itu langkah yang dilakukan Disnakertransgi dalam rangka monev implementasi pembayaran THR 2024," kata Hari.

Penyediaan posko pengaduan itu juga disebut akan menugaskan mediator serta pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan monitoring pelaksanaan pembayaran THR 2024 langsung ke perusahaan.

"Sehingga diharapkan akan mempermudah masyarakat pekerja maupun pengusaha apabila mau konsultasi maupun pengaduan perusahaan terkait pelaksanaan pembayaran THR 2024," ucap Hari.