Surya Paloh Pilih Sahroni ketimbang Anies untuk Posisi Cagub, Nasdem DKI: Calon Kuat untuk Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) NasDem DKI Jakarta Wibi Andrino menilai Ahmad Sahroni masih menjadi salah satu kandidat terkuat untuk maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024.

Hal itu disampaikan Wibi saat menanggapi pernyataan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang lebih memilih Sahroni untuk menjadi cagub DKI Jakarta dibandingkan Anies Baswedan.

“Tentu Bang Sahroni salah satu calon kuat untuk Jakarta,” ujar Wibi saat dikonfirmasi, Selasa (2/4/2024).

Meski begitu, kata Wibi, Nasdem belum memutuskan siapa sosok yang akan benar-benar dicalonkan pada Pilgub DKI Jakarta 2024.

Baca juga: Surya Paloh Pilih Sahroni ketimbang Anies untuk Pilgub DKI 2024

Di samping itu, Nasdem juga masih harus membahas arah dukungan bersama PKS dan PKB sebagai mitra koalisi.

“Masih berproses insya Allah setelah lebaran kita jumpa lagi,” kata Wibi.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh lebih mendukung Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2024.

Hal itu dikatakan Surya dalam konferensi pers menyikapi hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024) petang.

Awak media sempat bertanya soal pilihan Nasdem dengan menyodorkan nama Anies Baswedan dan Ahmad Sahroni. Namun, Surya lebih memilih Sahroni.

Baca juga: Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

“Kan lihat dulu. Kalau malam ini Sahroni,” kata Surya menjawab pertanyaan awak media, Rabu petang.

Diketahui, Anies merupakan calon presiden yang diusung Nasdem pada Pilpres 2024. Anies juga gubernur DKI periode 2017-2022.

Nama Anies mulai ramai digadang-gadang untuk kembali maju pada Pilgub DKI 2024 usai ia gagal meraih kemenangan pada Pilpres.

KPU telah menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, pada Rabu malam.

Meski demikian, Anies dan pasangannya Muhaimin Iskandar masih berupaya menggugat keputusan KPU itu ke Mahkamah Konstitusi.