Penerima BLT Harus Bukan Perokok

JAKARTA, KOMPAS.com — Tidak merokok harus menjadi salah satu syarat penerima dana bantuan langsung tunai (BLT) supaya pelaksanaan program pemerintah itu tepat sasaran.

Hal itu dikatakan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Kosumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi di Jakarta, Senin (29/6). "Dengan adanya persyaratan itu, maka pemanfaatan dana BLT itu diharapkan tepat sasaran," katanya.

Tulus Abadi mengatakan, sebenarnya ketika masyarakat mengonsumsi rokok mereka tidak miskin, tetapi hanya salah mengalokasikan pendapatannya.

"Sebab bagaimana mungkin rokok yang tidak bermanfaat dan memberikan efek negatif malah menjadi prioritas tertinggi di masyarakat miskin," katanya.

Dia mengatakan, dari analisis survei komsumsi ekonomi nasional tahun 2006-2007, sekitar 50 persen dana BLT itu digunakan masyarakat untuk membeli rokok.

Penerima BLT ada sekitar 19 juta rumah tangga sasaran (RTS), sementara dua pertiga rumah tangga miskin di Indonesia adalah perokok aktif. Dari analisis tersebut, ternyata 50 persen dari 19 juta RTS itu, dana BLT dialokasikan untuk membeli rokok.

Kondisi itu jauh dari pemanfaatan yang diarahkan pemerintah untuk dana BLT itu sebab ketika RTS mengalokasikan untuk rokok, berarti menggeser kepentingan pendidikan dan kesehatan.

"Bahkan rumah tangga miskin di perkotaan, komsumsi tembakaunya jauh lebih besar 20 persen dibandingkan dari komsumsi beras," katanya.

Menurut dia, kalau dalam konteks pengendalian tembakau, untuk mengentaskan kemiskinan tersebut bukan melalui program BLT, tetapi bagaimana pemerintah memutus mata rantai ketergantungan warga miskin terhadap tembakau, seperti menaikkan cukai rokok, serta menghilangkan iklan rokoknya. Sebab, selama ini promosi tentang rokok dilakukan besar-besaran.

Ia menambahkan, melalui promosi itu, masyarakat tergiur untuk membeli, apalagi harganya murah dan mudah dijangkau. "Pemerintah juga diharapkan dapat menggunakan data yang benar terkait kategori keluarga miskin untuk penerima BLT," katanya.

Sebab, banyak ditemui penerimanya juga tidak tepat sasaran, seperti warga memiliki rumah kontrakan menerima BLT, sementara yang mengontrak tidak.